"UU Nomor 1 Tahun 2022 akhirnya disetujui, dan tentu juga sebagai upaya untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara dan daerah, dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita NKRI yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, serta bisa mengatasi berbagai tantangan-tantangan disetiap zaman dan setiap kesempatan," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (25/3/2022). 

Dijelaskan Sri Mulyani, dalan UU HKPD terdapat 4 pilar,  yakni pertama, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan local taxing power, dan harmonisasi belanja Pusat dan Daerah. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubenur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengatakan lahirnya UU HKPD merupakan kabar baik bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan masyarakat Riau. 

Saat ini Pemprov Riau, kata Edy Natar, juga mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah melalui penataan perkebunan sawit, melalui peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022-2024. 

Dijelaskan Edy Nasution, indikasi tutupan kebun kelapa sawit di Provinsi Riau seluas 3,38 juta hektare, katanya belum sepenuhnya berkontribusi terhadap kewajiban pendapatan negara, seperti pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan perusahaan, pertambangan mineral dan batubara maupun sektor lainnya. 

"Oleh karenanya, Pemprov Riau siap mendukung sepenuhnya bilamana Menkeu mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan negara sektor perkebunan di Provinsi Riau melalui sinergitas kebijakan pusat dan daerah," pungkas Edy Nasution. -dnr/mcr