Atasi Kisruh Plt Bupati dengan DPRD, Musliadi Nilai Sekda Kuansing Tak Punya Kemampuan Berkomunikasi
RIAUIN.COM- Perang narasi antara Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby dengan lembaga DPRD semakin heboh.
Suhardiman Amby dalam keterangan tertulisnya dengan lantang mengkritik lembaga DPRD. Dikatakanya, administrasi DPRD selama ini terkesan amburadul.
Disaat memburuknya hubungan antara lembaga DPRD dengan Plt Bupati Kuansing, peran seorang Sekda sebagai pembantu bupati sangat diharapkan. Namun kenyataannya sampai detik ini kinerja Sekda Kuansing justru tidak terlihat.
"Disinilah kita melihat bahwa Sekda Kuansing itu tidak punya kemampuan sebagai Sekda," ujar mantan anggota DPRD Kuansing, Musliadi.
Menurut Musliadi, Sekda itu adalah pembantu bupati. Seorang Sekda harus mampu berkomunikasi dengan semua pihak.
"Sekda itu adalah jabatan tertinggi administrator di jajaran ASN. Dia tidak boleh menutup diri dengan siapapun, termasuk dengan media, dengan paguyuban dan begitu juga dengan yang lain. Jadi itu yang harus dilakukan oleh seorang Dedi Sambudi selaku Sekda di Kuansing," kata Musliadi.
Menurut penilaian pria yang kerap disapa Cak Mus, selama ini Dedi Sambudi orangnya tertutup, padahal, masyarakat Kuansing orangnya sangat ramah-ramah.
Mestinya disaat terjadinya ketidak harmonisan hubungan antara Plt bupati dengan DPRD secara kelembagaan, Dedi Sambudi harus berupaya untuk mencairkan suasana. "Upaya ini yang belum kita lihat dilakukan oleh Dedi Sambudi," ujarnya.
Padahal menurut Cak Mus, selaku pembantu bupati, dia seharusnya mampu mengkomunikasikan kedua lembaga ini sehingga suasana kondusif.
Sementara itu, Sekda Kuansing Dedi Sambudi ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.-hen
Berita Lainnya
Usut Dugaan Pungli SPMT PPPK Miliaran Rupiah, Empat Fraksi DPRD Kuansing Berpeluang Bentuk Pansus
Dugaan Pungli SPMT PPPK Kuansing Tembus Rp 4,8 Miliar, DPRD Didesak Bentuk Pansus
Raja Juli Bungkam Usai KPK Tolak Laporan Gratifikasi Amplop Bupati Kuansing
Mantan Anggota DPRD Kuansing Ingatkan Muklisin: Hindari Model 'Naga Bonar' dalam Pilih Pejabat
Plt Bupati Kuansing Mukhlisin Izinkan Kembali Sponsor Jalur
Waktu Menipis, Belanja Pegawai Kuansing Jinak di Atas 60 Persen Jelang UU HKPD 2027
Usut Dugaan Pungli SPMT PPPK Miliaran Rupiah, Empat Fraksi DPRD Kuansing Berpeluang Bentuk Pansus
Dugaan Pungli SPMT PPPK Kuansing Tembus Rp 4,8 Miliar, DPRD Didesak Bentuk Pansus
Raja Juli Bungkam Usai KPK Tolak Laporan Gratifikasi Amplop Bupati Kuansing
Mantan Anggota DPRD Kuansing Ingatkan Muklisin: Hindari Model 'Naga Bonar' dalam Pilih Pejabat
Plt Bupati Kuansing Mukhlisin Izinkan Kembali Sponsor Jalur
Waktu Menipis, Belanja Pegawai Kuansing Jinak di Atas 60 Persen Jelang UU HKPD 2027