Ali Fikri mengatakan, putusan ini menegaskan kalau proses penanganan perkara oleh KPK telah dilakukan sesuai dengan prosedur serta mekanisme ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pertimbangannya, hakim praperadilan menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada KUHAP, Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun UU KPK.

Menurut Ali, Majelis Hakim telah memutuskan penetapan tersangka terhadap Andi Putra sah dan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

"Sehingga tindakan termohon (KPK) dalam menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi/LKTPK, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penahanan juga sah menurut hukum," jelas Ali Fikri.

Ali Fikri menyatakan, penyidik KPK akan melanjutkan penyidikan kasus suap terhadap Andi Putrandan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

"Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," kata Ali Fikri.-dnr