PEKANBARU, Riauin.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi rekomendasi soal inventarisir aset daerah dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Riau 2016. Salah satunya mobil dinas yang masih banyak dikuasi mantan pejabat.

Asisten III Setdaprov Riau, Kasiaruddin, mengakui saat ini Pemprov Riau sedang menindaklanjuti temuan BPK itu dengan menginvetalisir seluruh mobil dinas yang masih tercecer.

"Kita tetap berjalan melakukan penertiban aset daerah, dan mendata seluruh dokumen aset. Termasuk menindaklanjuti temuan BPK," kata Asisten III Setdaprov Riau, Kasiaruddin, di Pekanbaru, Selasa (11/7/17).

Penertiban yang dilakukan mendata agar aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara administrasi jelas dokumennya. Sayangnya, Kasiaruddin tidak mengetahui secara detail berapa nilai aset yang mesti ditertibkan.

"Saya tidak bisa sebut detail berapa angkanya. Yang jelas terus kita lakukan penertiban. Termasuk aset daerah yang masih dikuasai mantan pejabat Pemprov Riau, karena kenderaan dinas ini yang masih banyak dikuasai mantan pejabat," bebernya.

Karena itu, pihaknya bersama tim telah mengirimkan surat imbauan kepada mantan pejabat, agar dapat mengembalikan mobdin yang dibawa secara baik-baik kepada Pemprov Riau.

"Bagaimanapun aset itu harus diserahkan ke pemerintah, karena bukan hak pejabat bersangkutan. Memang tidak banyak lagi, tapi memang ada. Paling banyak kenderaan dinas, kalau rumah dinas saya rasa sudah tidak ada lagi," tukasnya. (src)