Rapat Evaluasi PPKM, Walikota Pekanbaru Minta Penyekatan Jalan Direvisi
RIAUIN.COM - Walikota Pekanbaru Firdaus MT menggelar rapat evaluasi PPKM Level 4 dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (10/8/2021).
Saat rapat tersebut, Firdaus meminta penyekatan jalan dalam kota direvisi. Karena ada sebagian masyarakat yang mengeluhkan karena jalannya menjadi macet
"Tidak hanya itu, kerap terjadi perselisihan antara petugas dan masyarakat saat di lapangan selama PPKM level 4 di Kota Pekanbaru," jelasnya.
Kemudian, lanjut Walikota, kondisi kemacetan juga muncul di pemukiman dan jalan alteri membuat masyarakat resah. Belum lagi beberapa masyarakat melakukan penutupan jalan permukiman secara mandiri akibat penutupan dalam kota.
"Ada banyak persoalan yang saya dengar dari masyarakat soal penyekatan. Selain itu, penyekatan ini melahirkan banyak jalan pemukiman yang macet. Jika istilah saya, banyak bocornya penyekatan ini," kata Walikota .
Lanjutnya, kondisi ini mungkin ini bisa jadi perhatian bersama. "Mungkin bidang keamanan termasuk Polresta, Kondim, Dishub dan Satpol lakukan revisi atau evaluasi. Mungkin bisa dicari konsep atau mekanisme lainnya yang lebih efektif," jelasnya.
Firdaus mengakui penyekatan yang dilakukan selama ini tidak berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat di Ibukota Provinsi Riau ini. Buktinya, berdasarkan evaluasi Satgas Nasional, penyekatan tidak mampu membuat warga menahan diri untuk tidak bepergian.
"Pekanbaru dalam evaluasi itu, menurut pantauan tim Satgas Nasional, penyekatan-penyekatan yang kita lakukan selama dua kali ini, itu mengurangi lalu lintas hanya kurang dari 10 persen. Artinya masyarakat kita bergeraknya sangat kencang," kata Walikota.
Sambungnya, mobilitas masyarakat itu berkurangnya tak sampai 10 persen. Ke depan, strategi yang akan dibuat nanti PPKM di kelurahan dan tingkat RW.
"Kita merencanakan Pekan ini, kita akan membuat struktur Satgas Covid-19, untuk PPKM-nya itu di RW. Sekarang kan di kecamatan ketuanya camat, kelurahan ketua lurah. Nanti RW ketua RW," jelasnya.
Nantinya, kata Wali kota, pengendalian mobilitas masyarakat dengan pengaturan siskamling. Maka penyekatan-penyekatan itu nanti diawali dengan penyekatan di wilayah RW.
"Sehingga, warga di RW yang keluar masuk itu jelas, kalau tidak punya kepentingan yang betul-betul penting lapor keluar. Jadi nanti Pak RW sendiri yang menentukan bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga perangkat RW," jelasnya.--mcr/nal.
Berita Lainnya
Masuk ke Bak Mandi Rumah Warga, Ular Cobra 1,5 Meter Dievakuasi DPKP Pekanbaru
Pemko Berupaya agar Pengungsi Rohingya di Pekanbaru Bisa Ditempatkan di UPT Pelayanan Sosial
Penggunaan Bahasa Melayu Bakal Diterapkan Disdik Pekanbaru ke Siswa
Berikut Rangkaian Raker Komwil I Apeksi yang Berlangsung 5 Hari di Pekanbaru
PKL di Pekanbaru Diimbau Tak Berjualan di Sepanjang Jalan Protokol Selama Apeksi
Satpop PP Pekanbaru Kerahkan 300 Personel Dukung Suksesnya Raker Apeksi dan Gebyar BBI dan BBWI
Masuk ke Bak Mandi Rumah Warga, Ular Cobra 1,5 Meter Dievakuasi DPKP Pekanbaru
Pemko Berupaya agar Pengungsi Rohingya di Pekanbaru Bisa Ditempatkan di UPT Pelayanan Sosial
Penggunaan Bahasa Melayu Bakal Diterapkan Disdik Pekanbaru ke Siswa
Berikut Rangkaian Raker Komwil I Apeksi yang Berlangsung 5 Hari di Pekanbaru
PKL di Pekanbaru Diimbau Tak Berjualan di Sepanjang Jalan Protokol Selama Apeksi
Satpop PP Pekanbaru Kerahkan 300 Personel Dukung Suksesnya Raker Apeksi dan Gebyar BBI dan BBWI