"Ada banyak persoalan yang saya dengar dari masyarakat soal penyekatan. Selain itu, penyekatan ini melahirkan banyak jalan pemukiman yang macet. Jika istilah saya, banyak bocornya penyekatan ini," kata Walikota .

Lanjutnya, kondisi ini mungkin ini bisa jadi perhatian bersama. "Mungkin bidang keamanan termasuk Polresta, Kondim, Dishub dan Satpol lakukan revisi atau evaluasi. Mungkin bisa dicari konsep atau mekanisme lainnya yang lebih efektif," jelasnya.

Firdaus mengakui penyekatan yang dilakukan selama ini tidak berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat di Ibukota Provinsi Riau ini. Buktinya, berdasarkan evaluasi Satgas Nasional, penyekatan tidak mampu membuat warga menahan diri untuk tidak bepergian.

"Pekanbaru dalam evaluasi itu, menurut pantauan tim Satgas Nasional, penyekatan-penyekatan yang kita lakukan selama dua kali ini, itu mengurangi lalu lintas hanya kurang dari 10 persen. Artinya masyarakat kita bergeraknya sangat kencang," kata Walikota.

Sambungnya, mobilitas masyarakat itu berkurangnya tak sampai 10 persen. Ke depan, strategi yang akan dibuat nanti PPKM di kelurahan dan tingkat RW.

"Kita merencanakan Pekan ini, kita akan membuat struktur Satgas Covid-19, untuk PPKM-nya itu di RW. Sekarang kan di kecamatan ketuanya camat, kelurahan ketua lurah. Nanti RW ketua RW," jelasnya.

Nantinya, kata Wali kota, pengendalian mobilitas masyarakat dengan pengaturan siskamling. Maka penyekatan-penyekatan itu nanti diawali dengan penyekatan di wilayah RW.

"Sehingga, warga di RW yang keluar masuk itu jelas, kalau tidak punya kepentingan yang betul-betul penting lapor keluar. Jadi nanti Pak RW sendiri yang menentukan bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga perangkat RW," jelasnya.--mcr/nal.