"Ini Biro Ekonomi main bantai-bantai saja, tau-tau kita dapat informasi sudah terpilih direksi dan komisaris, proses pembentukan anak perusahaan kita tak tahu. Jangan nanti kalau tak selesai DPRD yang disalahkan. DPRD tak tahu pembentukan anak perusahaan itu," ucapnya.

Menurut dia, pemerintah daerah harus melakukan komunikasi dengan DPRD Riau khususnya komisi III terkait hal ini karena menyangkut dengan pendapatan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto meminta Pemprov turut melibatkan DPRD dalam proses penunjukan pengelola PI. Sebab, bagaimanapun juga DPRD merupakan representasi masyarakat Riau di pemerintahan. 

Diakui dia, pihaknya belum ada mendapatkan informasi resmi dari pemprov tentang perusahaan yang ditunjuk.  

"Sampai detik ini memang kami belum dapat informasi formal maupun tertulis. Informasi yang kami terima dari luar memang ada dua perusahaan dan akan dipilih satu. Yakni BSP Siak dan Riau Petrolium. Kami akui, memang penunjukan itu domainnya ada di pemprov. Maka dari itu, kami harap pemprov sudah memutuskan jelang hari H ini," ucapnya.

Soal peralihan pengelolaan Blok Rokan, pihaknya baru mendapat keterangan dari Pertamina Hulu Energi (PHE). Dimana, anak perusahaan PT Pertamina itu memastikan bahwa proses peralihan dari PT CPI termasuk persiapannya sudah dipastikan lancar.

"Yang baru clear terkait kesiapan pemegang kontrak PHR. Mereka menyatakan bahwa alih kelola Blok Rokan InsyaAllah clear, mereka siap," papar Hardianto.--ant/nal.