RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru mengoptimalkan penagihan sektor pajak dengan menyasar potensi besar dari 1,2 juta unit kendaraan yang beroperasi di wilayah ibu kota Provinsi Riau tersebut. Guna memaksimalkan capaian pendapatan, pemerintah daerah setempat melibatkan ratusan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP-PKK untuk melakukan penagihan langsung ke rumah-rumah warga.

Langkah taktis penagihan bermodel jemput bola ini sengaja menyasar basis komunitas keluarga. Pendekatan tersebut dinilai efektif untuk mendata sekaligus mengedukasi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Kendaraan Bermotor di lingkungan tempat tinggal mereka. Dari total 4 juta unit kendaraan yang tersebar di seluruh Provinsi Riau, populasi terbesar memang berada di Kota Pekanbaru.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan bahwa program pemanfaatan jaringan perempuan ini merupakan sebuah terobosan administrasi yang jeli. Menurut dia, jika kepatuhan pemilik dari 1,2 juta kendaraan di Pekanbaru dapat digenjot secara maksimal, pasokan bagi Pendapatan Asli Daerah atau PAD akan melonjak drastis. Ia juga mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota lain di Riau segera mengadopsi sistem serupa.

Sistem penagihan di lapangan ini diperkuat dengan penerapan skema insentif khusus bagi para kader PKK yang bergerak menyebarkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Pemerintah daerah memberikan stimulus sebesar Rp 10.000 untuk setiap dokumen yang disebarkan. Pembayaran insentif tersebut dibagi ke dalam dua tahap, yakni sebesar 50 persen saat dokumen diserahkan ke warga dan 50 persen sisanya dicairkan setelah wajib pajak melunasi kewajiban mereka.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan, kebijakan masif di level lapangan ini berdampak langsung pada realisasi pundi-pundi keuangan daerah. Sektor PAD Kota Pekanbaru mencatatkan pertumbuhan yang tajam dibandingkan dengan fase yang sama pada tahun lalu. Jika sebelumnya realisasi pendapatan daerah hanya tertahan pada kisaran Rp 800-an miliar, saat ini angkanya telah menembus Rp 1,2 triliun. (Bil)