Selain itu, Catur Sugeng juga memaparkan salah satu sektor pajak daerah yang dapat kita optimalkan yakni pajak bumi bangunan dan perkotaan (PBB-P2). Penyerahan DHKP yang diserahkan merupakan pemberitahuan kepada Camat agar dapat mensosialisasikannya kepada wajib pajak di daerahnya masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Catur juga menyampaikan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wajib pajak yang harus menjadi contoh tentang pembayaran PBB-P2 tahun 2021 sebelum jatuh tempo pada 30 September 2021.

Dalam acara tersebut Bupati Kampar juga secara sah menandatangani surat keputusan Bupati Kampar tentang program penghapusan denda administratif PBB-P2 atas ketetapan periode tahun 1995-2020 yang berlaku 1 Juni hingga 30 September 2021, program ini merupakan bentuk stimulus/insentif kepada masyarakat Kabupaten Kampar ditengah Pandemi Covid 19.

Bupati juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya dengan diterbitkannya terobosan dan Inovasi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Tax Mobile ditengah masyarakat. Hal ini tentu saja sangat mempermudah dan meningkatkan animo masyarakat dalam membayar kewajiban pajak PBB.

Usai membuka Penyerahan DHKP Pajak Bumi dan PBB-P2, Bupati Kampar yang didampingi Sekretaris Daerah juga melakukan pembayaran PBB-P2 melalui Online Bank Riau Kepri dan juga meninjau sarana mobil pembayaran PBB melalui Mobil Banking di halaman Aula Kantor Bupati --yus.