"Kami kemarin hanya menunggu surat dinas dari KPU RI, surat dinas tersebut sudah keluar dengan nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tertanggal 26 maret 2021 tentang pembentukan Ad Hoc Pemungutan suara ulang tahun 2020 dan surat dinas nomor 274/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang penjelasan pemungutan suara ulang pelaksanaan putusan MK di Inhu tanggal 26 maret 2021," ungkap Ketua KPU Inhu Yenni Mairida, Sabtu (3/3/2021).

Yenni mengatakan, untuk melaksanakan putusan MK Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021 dalam amar putusan pokok permohonan kedua menyatakan batal berlakunya keputusan KPU Inhu nomor 712/PL.02.OPL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, di Desa Ringin TPS 3.

"Jadi pembukaan kotak suara hanya mengambil daftar hadir TPS 3 Desa Ringin saja. Untuk daftar DPTb sebanyak 17 bisa memilih kembali saat PSU nanti, namun jika pada pemilihan berlangsung yang namanya tidak terdaftar di DPTb pada 9 Desember 2020 lalu meskipun memiliki KTP, tidak bisa menggunakan hak suara. Karena yang boleh memilih ulang adalah sebanyak 324 orang saja termasuk pemilih 17 menggunakan KTP, maka dari itu kita hari ini mengambil daftar hadir pada TPS 3 Desa Ringin," ucap Yeni.

Dikatakannya, adapun tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Inhu tahun 2020. KPU Inhu akan melakukan penyusunan dan penyusunan anggaran pada tanggal 5-10 April 2021. 

Untuk evaluasi, pengangkatan kembali dan pelantikan badan Ad Hoc PPK, PPS, pada 05 April 2021, serta pembentukan KPPS dan PKTPS tanggal 6-11 April 2021.

"Kalau untuk pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang dan APD itu pada tanggal 18 april 2021, serta pengumuman hasil penghitungan suara ulang di TPS dari KPPS kepada PPS di Desa pada tanggal 20 april 2021," tutupnya .--argus.