Oleh karena hal tersebut, maka eksepsi Termohon beralasan secara hukum sehingga kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. Mahkamah menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan hukum. Selain itu, Mahkmah menyatakan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Alhasil, Mahkamah menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.

Untuk diketahui, Paslon Mahmuzin-Nuriman memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429/PL.02.6-Kpt/1410/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. Keputusan KPU tersebut menempatkan Pemohon pada posisi kedua dari empat paslon yang ada.

Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupate Kepulauan Meranti Tahun 2020 dilaksanakan secara tidak jujur dan adil dimana tedapat banyak pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 1, Muhammad Adil-Asmar, di minggu tenang di seluruh kecamatan. Politik uang di sini dalam bentuk pembagian kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan janji apabila memilih calon tersebut dan Paslon Nomor Urut 1 memenangi Pilkada, maka pemilih akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000 selama lima tahun. - tra/mk.id