"Sanksi yang diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku," katanya.

Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran. Jika terjadi penolakan bagi nakes di lingkungan pemerintah kota. 

Diskes akan menegur pimpinan masing-masing fasilitas kesehatan apa alasan penolakan vaksin. 

"Kita akan mempertegas, kita laporkan ke pimpinan untuk diberikan teguran sesuai aturan yang ada, terutama tentang kepegawaian," katanya.

Menurutnya, kebijakan itu sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Sementara untuk nakes yang bertugas di fasilitas kesehatan swasta jika melakukan penolakan vaksin, maka pimpinan mereka diminta dilakukan peneguran dan pembinaan.

"Jika teguran juga tidak diindahkan oleh nakes tersebut, bukan tidak mungkin izin praktik nakes ditinjau ulang oleh pemerintah," tegasnya.***