Dalam rapat kali ini, Komisi II DPRD Pekanbaru tampil dengan formasi lengkap, yang mana diikuti oleh Muhammad Sabarudi, Munawar, Dapot Sinaga, Roem Diani Dewi, Sovia, Eri Sumarni, David Marihot, Sri Rubianti dan juga Arwinda.

Munawar mengaku, dirinya memiliki data yang mana menunjukan jumlah gerai Indomaret yang ada di Pekanbaru lebih dari 400 gerai.

Namun hal tersebut dibantah oleh Abas, Humas dari Indomaret. Ia mengatakan hal tersebut tidaklah benar jika Indomaret memiliki 400 gerai di Pekanbaru.

"Tidak benar jumlah toko Indomaret mencapai 400, saya kira itu tidak mungkin," jelasnya.

Tak hanya itu saja, Komisi II juga menanyakan dana CSR kedua perusahaan retail besar tersebut. Fathullah menyebutkan, laporan dari masyarakat kedua perusahaan ritail terbesar ini tidak bersedia memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Ada organisasi pemuda meminta dana CSR untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, namun tidak ada tanggapan sama sekali. Sedangkan dalam Undang-undang hal ini wajib dikeluarkan," ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut yang juga hadir dalam rapat tersebut mengatakan,  Perda Nomer 9 tahun 2014 harus ditegakkan untuk mengatur jumlah serta jarak yang diperbolehkan pembukaan gerai Indomaret dan Alfamart.

Ingot juga mengaku bersyukur dengan adanya pemanggilan dua perusahaan retail tersebut oleh DPRD Riau. Dia mengaku selama ini kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak Indomaret dan Alfamart.

"Saya kira ke;depan akan ada tindakan-tindakan, dan kalau ada yang ilegal harus kita tindak. Dan rekomendasi yang kita keluarkan tidak semuanya menjadi izin, dan ada juga gerai yang ada izin tapi sudah tutup. Kita tadi juga minta ke pengelola untuk kasih data gerainya," pungkasnya.***