Selanjutnya, merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Serta, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara substansi nota keuangan dan Rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Riau tahun 2021.

Dengan berlandaskan pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 yang merupakan perwujudan dari visi misi dan program kerja pemerintah Provinsi Riau setiap tahun.

"Apalagi saat ini penyusunan Rancangan APBD tahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penerapan tatanan normal baru dan aman dari Covid-19," terangnya.

Gubri menjelaskan, berbagai aspek kehidupan baik aspek pemerintahan kesehatan sosial dan ekonomi di tengah-tengah pemulihan ekonomi global yang masih dibayang-bayangi oleh sejumlah ketidakpastian.

"Maka pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat efektif dan berkelanjutan APBN sebagai salah satu instrumen penggerak perekonomian nasional," pungkasnya.--mcr/nal.