"Karena itu presiden tetap tidak bisa memberhentikan gubernur bupati wali kota itu dan tidak bisa menggunakan prinsip contrarius actus di situ," imbuh Yusril.

Interpelasi

Yusril juga menyebut pemberhentian terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat mekanisme politik saat ini sulit dilakukan.

Sebelumnya, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan hak Interpelasi untuk meminta keterangan Anies yang diduga melakukan pembiaran terhadap kerumunan oleh ribuan simpatisan Rizieq di sejumlah tempat.

Yusril berpendapat, secara politis Anies akan sulit dimakzulkan karena alasan telah melakukan pelanggaran dengan membiarkan kerumunan di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta.

"Secara politis saya menganggap bahwa itu kecil sekali kemungkinannya akan terjadi pada gubernur DKI. Tapi secara teoritis hukuman, prosedur seperti itu bisa saja terjadi. Walaupun fraksi PSI mau mencoba silakan. Tentu akan dihadapi oleh fraksi-fraksi lainnya, membela gubernur," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan disorot usai sejumlah kerumunan terjadi di Jakarta dalam acara-acara yang menghadirkan pimpinan FPI Rizieq Shihab. - gha