RIAUIN.COM - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau Mamun Murod mengungkapkan,  penanganan Tanah Tercemar Minyak (TTM) akibat dampak kegiatan produksi migas PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Bumi Lancang Kuning masih perlu dioptimalkan. 

Apalagi, kata Murod, dalam waktu dekat PT CPI tidak lagi menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk wilayah kerja Blok Rokan. 
Pemerintah Provinsi Riau tidak ingin PT CPI hengkang begitu saja dari Bumi Melayu dan meninggalkan tanggung jawab pemulihan lingkungan yang tidak terselesaikan. 

"Izin lingkungannya itu kan diterbitkan oleh pemerintah pusat, jadi dalam menjawab untuk pengawasan, itu ada di pusat. Tapi kita di daerah karena kita juga merasa bertanggung jawab, merasa khawatir, kita juga mendampingi, ikut nimbrung di situ (dalam hal pengawasan)," kata Murod, Jumat (13/11/2020) di Pekanbaru.

Melihat kondisi saat ini, Murod menegaskan pihaknya merasa belum puas terhadap penanganan TTM yang dilakukan oleh PT CPI. Sebab, masih banyak persoalan pemulihan lingkungan yang belum selesai. Khususnya menyangkut TTM di lahan-lahan masyarakat setempat.