Kalaupun kubu Trump punya bukti-bukti seperti surat suara yang tidak sah, jumlahnya relatif sedikit. "Misalnya yang mereka temukan di Pennsylvania ada 53 surat suara yang dikirim melalui pos, itu tibanya jam tujuh malam waktu setempat tapi masih tetap dihitung. Itu sebenarnya tidak boleh. Namun itu jumlahnya hanya 53 surat suara. Sementara Trump tertinggal sekitar 46 ribu suara (0,7 persen)."

"Jadi gugatan dia itu sangat lemah, sangat kecil," tegas Djayadi.

Trump juga menekankan agar sejumlah negara bagian melakukan penghitungan suara ulang. Namun tiap negara bagian memiliki syarat yang  berbeda-beda.

"Umumnya, penghitungan suara antarkandidat itu kurang dari setengah persen. Jika kurang, maka bisa hitung ulang. Namun, hitung ulang pun itu jumlahnya tak bisa banyak. Kan cuma hitung ulang. Biasanya kesalahan yang terjadi seratus sampai dua ratus surat suara. Kalaupun seribu, itu juga tak mengubah apa-apa," jelas Djayadi Hanan.

"Peluang untuk hitung ulang ada di Georgia dan Arizona. Kalau di Pennsylvania tidak bisa karena aturannya mengatakan, antara kandidat itu harus kurang dari setengah persen, sedangkan di Pennsylvania itu lebih dari setengah persen. Jadi saya yakin, tetap akan Biden (pemenangnya," ia memungkasi.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada Nur Rachmat Yuliantoro menilai kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat sudah aman. Ia menegaskan kegaduhan yang terjadi hanya karena Trump tak mau kalah.

"Tidak ada 'sengketa pemilu AS' antara Biden dan Trump. Yang ada adalah Trump yang mengatakan akan membawa penghitungan suara yang dia nilai tidak adil ke pengadilan," ujar Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM itu kepada Liputan6.com.

"Saya kira lebih ke dia (Donald Trump) tidak mau kalah saja," imbuhnya. 

Nur Rachmat menyorot retorika Trump yang meminta agar hitung suara dihentikan di negara bagian yang Joe Biden unggul. Tetapi, dia tak meminta hal serupa di daerah yang dia sendiri unggul. - vie