RIAUIN.COM - DPRD Indragiri Hilir menerima surat petisi dari mahasiswa Inhil lintas organisasi yang menolak Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) ke Gubernur Riau. 

Ketua DPRD Inhil Ferryandi mengatakan, UU Ciptaker merupakan produk Pemerintah Pusat dan DPR RI. Kendati demikian, aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini tetap disampaikannya ke Pusat melalui Provinsi Riau.

“Kami akan meneruskan dan menyalurkan aspirasi adik-adik mahasiswa kepada Provinsi Riau terkait penolakan UU Ciptaker,” sebut Ferryandi di hadapan ratusan mahasiswa, Senin (12/10/2020).

Ferry mengatakan, upaya itu merupakan salah satu bentuk hadirnya DPRD di tengah-tengah masyarakat. 

“Saya atas nama pimpinan DPRD Inhil, akan membuat surat dan menandatangani sebagai bukti mendengar, sebagai bukti kami masih berada bersama adik-adik,” sebut Kader Partai Golkar ini.

Sementara itu, perwakilan buruh dan tani Inhil Sataril Gafar mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Inhil yang telah mau menerima surat petisi dari seluruh elemen yang melakukan aksi damai.

"Ada sekitar 50 yang menandatangani petisi tersebut. Isinya menolak pengesahan UU Ciptaker yang saat ini tengah booming," ucapnya.

Gafar juga bersyukur, peserta mampu meredam aksi anarkis sehingga kegiatan berjalan lancar dan damai tanpa ada gangguan.

Usai menandatangani surat tersebut,  Ferryandi didampingi perwakilan mahasiswa mengirimkan surat petisi ke Provinsi Riau. Sedangkan massa kembali menuju titik aksi kedua di bundaran Pasar Pagi Jalan M Boya Tembilahan.***