Agenda ini diketahui membahas persoalan penyaluran paket bansos sembako yang disalurkan Pemko Pekanbaru yang sempat bergejolak beberapa waktu yang lalu.

Edrianto menyebutkan paket bantuan sosial (bansos) sembako yang disalurkan oleh Pemko Pekanbaru, saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa waktu yang lalu, dinilai sudah tidak benar dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Penegasan itu disampaikannya saat diundang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Pekanbaru. Dia mengaku kesal atas penyaluran bantuan itu. Meski PSBB sudah tidak diberlakukan lagi karena kota Pekanbaru saat ini menuju new normal.

"Semua bantuannya KW semua. Nomor 2 semua. Intermie itu mie yang paling murah. Itulah kami contohkan semua. Kami siap bertanggungjawab, karena yang konsumsi kan masyarakat kami," Kata Edrianto

Tidak hanya itu, nilai bantuan pun dinilai tidak sesuai. Sebab, dari yang diterima harusnya bernilai Rp250 ribu per paketnya. Namun kenyataan katanya, tahap pertama bansos yang disalurkan PT SPM sebesar Rp119 ribu san tahap kedua dari Bulog Rp139 ribu.

"Kami dari awal sudah tahu betul Pemko Pekanbaru dia mencari orang miskin. Sementara yang kami terima itukan data terdampak. Bukan mencari orang miskin. Tiba-tiba kami lihat di lapangan bantuan itu memang bantuan orang miskin," cetusnya.

Hal itu terlihat dari isi paket bantuan yang dinilainya tidak layak untuk dikonsumsi dan mereka terima. Ironisnya, ditengah imbauan itu pemerintah menganjurkan agar masyarakat menjaga pola makan dan konsumsi makanan bergizi.

"Apa contoh paket sembako yang kami bawa dan yang mereka (Pemko,red) berikan itu makanan bergizi? Orang kena musibah diberi makanan seperti itu," cetusnya.

Bahkan lagi, pihaknya mendengar ada bantuan tahap ketiga. Wacananya dirubah dari paket sembako menjadi uang tunai Rp 250 ribu. Dan masyarakat pun disuruh membuka rekening di bank.

"Tiba tiba berubah lagi aturan, pihak kelurahan mengatakan kalau bank yang disalurkan bank BPR dan bank Riau Kepri. Warga sudah buka rekening ada yang buka rekening saldo awal Rp50 ribu, ada yang Rp100 ribu. Sampai detik ini bantuan belum muncul," ketusnya.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra. Dihadiri beberapa anggota diantaranya Firmansyah, Indra Sukma, Victor Parulian dan Muhammad Isa Lahamid.

Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Victor Parulian, mengatakan, dengan persoalan bansos paket sembako pemko Pekanbaru ini, pihaknya menyorot adanya ketidakberesan baik dari segi kualitas maupun kuantitas bansos.

"Artinya tidak ada pemerataan yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru mengenai paket bansos pada masa PSBB. Dalam waktu dekat akan kita panggil dinas terkait dalam menanggapi persoalan ini," tutupnya. -bam

 

Perwakilan FK RT/RW (kiri) berdialog dengan Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti SH MH (kanan), di ruang Komisi I dalam membahas penyaluran bansos oaket sembako di masa Covid-19

 

Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti SH MH (kanan) berdialog dengan perwakilan FK RT/RW dan meminta memberi penjelasan apa saja persoalan yang ada dalam penyaluran bansos sembako di masa Covid-19

 

Ketua FK RT/RW Kecamatan Pekanbaru Kota, Edrianto Syahnur, membacakan data secara rinci bantuan paket sembako yang diterima di masa Covid-19 saat diundang dalam RDP di ruang Komisi I DPRD Kota Pekanbaru

 

Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra (Sudut atas tengah) bersama anggotanya memimpin RDP saat mengundang perwakilan FK RT/RW di ruang Komisi I

 

Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti SH MH (kanan), mencatat persoalan keluhan dari perwakilan FK RT/RW terkait penyaluran bansos paket sembako Covid-19.