Pandu menilai pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan kapasitas tes dan pelacakan virus, tetapi juga membatasi aktivitas penduduk dengan maksimal. Dengan begitu, penyebaran virus bisa benar-benar ditekan.

Selain lockdown, Pandu mengatakan pemerintah juga bisa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ketat. Tidak seperti sekarang yang sudah dilonggarkan.

Menurutnya, PSBB yang diterapkan di Indonesia selama ini juga tidak pernah ketat. Akibatnya, penyebaran virus corona tidak bisa lekas ditekan laju penularannya.

"Kita dari dulu PSBB-PSBB tapi tidak serius, padahal kalau serius kita PSBB, lockdown semua, kasusnya 2 minggu sampai 1 bulan, menurun," kata Pandu.

Pandu mengatakan pemerintah pun perlu fokus menangani virus corona dengan mengoptimalkan fasilitas kesehatan. Jangan dulu menggunakan obat atau vaksin jika memang sudah ada.

Menurutnya, obat atau vaksin yang akan beredar belum tentu cocok digunakan di Indonesia. Belum lagi jika menimbulkan efek samping yang aman bagi semua orang.

"Fokus pada public health, tidak perlu vaksin atau obat yang efek sampingnya belum kita tahu," jelas Pandu," kata Pandu.

Hingga 3 September, kasus positif virus corona di Indonesia telah mencapai 184.268 kasus. Sebanyak 24,1 persen atau 44.463 kasus aktif masih membutuhkan perawatan.

Sejauh ini telah ada 132.055 orang yang sembuh atau sekitar 71,7 persen dari total kasus positif. kemudian ada 7.750 meninggal dunia atau 4,2 persen dari total kasus positif di Indonesia.

Sebelumnya, Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengatakan PSBB sudah tidak diperlukan. Menurutnya, PSBB bakal memberikan dampak negatif kepada roda perekonomian.

"Tidak perlu lagi kita misalnya harus lockdown, harus PSBB, enggak perlu. Kalau kita lockdown atau PSBB, apa yang terjadi? Ekonomi tidak bergerak, negara kita menjadi resesi," kata Abdul. - tra