Bupati Alfedri  juga berpandangan bahwa protokol kesehatan mesti dijalankan lebih ketat di tengah masyarakat.

"Secara umum, kami telah memahami Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tersebut,ini menjadi payung hukum bagi kami (Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Siak) untuk mendisiplinkan masyarakat Kabupaten Siak terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat,"  sebutnya.

"Seperti yang disampaikan Pak Mahfud Inpres Nomor 6 Tahun 2020 ini memuat 12 point peraturan, meliputi 
pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, penanganan saat 
ditemukan kasus di tempat dan fasilitas umum, sumber daya penanganan Covid-19, dan kebijakan pendidikan pada masa penanganan Covid-19," urainya.

Pelaksanaan koordinasi lintas instansi, lanjut dia,  penyediaan alat pelindung diri, gerakan Mandiri Pangan, penerapan jam malam, pembinaan,pengawasan dan pengendalian pendanaan, evaluasi serta pelaporan.

Menurut Alfedri, di dalam Inpres itu juga memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha,pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan atau tertulis,kerja sosial,denda administrasi,serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha.

"Mengenai sanksi bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan di berikan hukuman berupa sanksi administratif (denda) dan sanksi sosial seperti membersihkan jalan,memungut sampah,dan lain sebagainya," sebut Alfedri.

Alfedri kemudian menjelaskan, langkah pemberian sanksi merupakan langkah terakhir yang di tempuh,
sebelumnya Pemerintah Daerah
bersama Forkopimda akan melaksanakan upaya sosialisasi Inpres 
Nomor 6 Tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Siak.

"Tadi Pak Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan agar gubernur, bupati dan walikota meningkatkan sosialisasi secara masif terkait penerapan protokol kesehatan secara ketat. Intinya di dalam Inpres ini ditekankan pada sosialisasi secara masif agar masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Siak dapat memahami dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab tanpa melakukan pelanggaran," harap Alfedri.

Alfedri menambahkan, melalui Instruksi Presiden mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubenur/bupati/walikota terkait kewajiban mematuhi protokol kesehatan kepada perorangan,pelaku usaha, pengelola,penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

"Di dalam Inpres juga mngharuskan setiap kepala daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah,dalam hal Ini saya masih menunggu peraturan Bapak Gubernur Riau, baru nanti kita buat rancangan peraturan turunannya,tentunya saya bersama Forkopimda akan membahas lebih lanjut terkait hal ini," pungkasnya.

Turut hadir, Kapolres Siak Doddy Sanjaya, Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.-rls/adv