PEKANBARU, RiauIN.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Riau masa sidang II tahun 2020, dan pengumuman reses anggota DPRD Riau masa sidang III tahun 2020. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Riau, Kamis (2/7/2020)

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau H Zukri Misran, dan dihadiri oleh Sekretaris daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya serta 42 anggota DPRD Riau lainnya.

Dalam sidang tersebut, anggota DPRD Riau, Agung nugroho yang berasal dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru, menyampaikan kesimpulan reses masa sidang II dengan menyoroti Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, dana diterima warga Kota Pekanbaru di tengah Covid 19 masih jauh dari kata wajar. 

“Sejauh ini BLT yang diterima warga dari Kota Pekanbaru adalah 250 ribu rupiah dari yang seharusnya 300 ribu rupiah. Kami harap bulan selanjutnya dapat diterima dengan utuh,” jelas Agung Nugroho yang merupakan anggota Komisi V DPRD Riau.

Untuk daerah pemilihan Kabupaten Kampar, Yuyun Hidayat memaparkan kesimpulan reses masa sidang II.

“Permasalahan utama yang kami jumpai di Kabupaten Kampar adalah rusaknya infrastruktur yang cukup parah. Yaitu jalan utama penghubung ke Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuansing dan Kota Pekanbaru. Selain itu kami berharap pemerintah provinsi Riau merealisasikan bantuan untuk fasilitas keagamaan, karena Riau merupakan negeri yg religius. Serta jumlah rumah layak huni yang dianggarkan untuk Kebupaten Kampar saat ini adalah 100 unit. Mohon ditambah, ini masih jauh dari yang dibutuhkan masyarakat,” papar Yuyun.

Sedangkan anggota DPRD daerah pemilihan Rokan Hulu memaparkan tentang perlunya peningkatan fasilitas pendidikan serta fasilitas rambu-rambu jalan.

Pada rapat paripurna ini juga dimumkan dimulainya reses masa sidang III yang dilaksanakan sejak 3 Juni 2020 hingga 10 Juni 2020, dengan menjangkau 10 titik reses di seluruh Provinsi Riau.

“Reses ini adalah harapan besar masyarakat Riau untuk membangun provinsi Riau yang diharapkan dapat memajukan ekonomi dan berbagi sektor lainnya. Kita tidak mau aspirasi masyarakat yang diserap anggota DPRD Riau hanya menjadi catatan belaka," kata Zukri Misran.

Menurutnya, ini adalah kewajiban anggota DPRD untuk menyampaikan dan mewujudkan aspirasi masyarakat melalui APBD Provinsi Riau tahun 2021.
Untuk reses masa sidang III ini tetap harus menerapkan protokol kesehatan.(*/vie)