JAKARTA, RiauIN.com  - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan penyebab banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Modal selangit untuk menjadi kepala daerah, disebut menjadi keladi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Ia mengaku menerima informasi ongkos untuk maju menjadi kepala daerah setingkat bupati mencapai Rp30 miliar.

"Teman-teman menjadi bupati itu membutuhkan Rp20 sampai Rp30 miliar. Wali Kota pasti lebih lagi, bagaimana dengan gubernur," ujar Tito dalam webinar, Sabtu (20/6/2020).

Tito menyebut, tak heran jika ada kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum lainnya. Menurut Tito, rata-rata kepala daerah yang maju dengan modal puluhan miliar itu akan berusaha mengembalikan modal selama menjadi kepala daerah.