"Saya perintahkan (staf) segera dikembalikan. Selama tidak ada masalah, (bantuan operasional) itu hak penerima bantuan karena tidak ada temuan (penyimpangan)," kata Sesmenpora Gatot S Dewa Broto saat dihubungi, Jumat (30/11/2018).
Gatot menegaskan hingga saat ini tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kegiatan apel dan kemah Pemuda di Prambanan, Yogyakarta pada 2017. Kemenpora saat itu mengalokasikan anggaran kepada pelaksana kegiatan yakni PP Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor.
"Tidak ada kewajiban Pemuda Muhammadiyah mengembalikan. LHP 2017 Apel Kebangsaan juga tidak ada temuan," sambung dia.
Sebelumnya Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyatakan belum melakukan audit dana kemah dan pemuda Islam 2017 karena belum ada permintaan. BPK baru akan melakukan audit bila ada permintaan dari penegak hukum dengan data yang diaudit dari penegak hukum.
"Seingat saya kita tidak pernah melakukan gelar atau ekspose terkait kegiatan kemah dan apel pemuda Islam," ujar Achsanul, Sabtu (24/11).
Sedangkan polisi menyatakan sudah mengirim surat ke BPK untuk meminta audit atas kegiatan kemah pemuda. Polisi sebelumnya menyebut ada potensi kerugian negara dalam penggunaan angggaran.
"Dari hasil pemeriksaan awal memang diduga ada anggaran dana sekitar Rp 2 miliar yang tidak dihabiskan penuh yang diduga kurang dari separuh, ada data fiktif dalam penggunaannya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin (26/11). (int/nol)