RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mendorong penguatan sektor produktif, terutama peremajaan perkebunan kelapa sawit dan penciptaan iklim investasi, guna memastikan pertumbuhan ekonomi berimbas langsung pada pembukaan lapangan kerja serta penurunan angka kemiskinan di daerah. Capaian indikator makro ekonomi dinilai tidak boleh sebatas menjadi laporan angka statistik tanpa dampak nyata bagi warga.
Langkah strategis tersebut menjadi fokus perhatian dalam evaluasi capaian ekonomi daerah yang dipaparkan dalam rilis resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (5/8/2026).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Helmi D menyatakan, tantangan ekonomi daerah saat ini menuntut eksekusi kebijakan yang presisi. Potensi sumber daya alam di Riau, khususnya komoditas kelapa sawit, harus dibarengi dengan kepastian pasokan sarana produksi seperti pupuk agar produktivitas petani tetap terjaga.
"Peluang dan tantangan itu harus kita jawab dengan kebijakan yang tepat. Kita harus mampu memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Helmi D.
Helmi D menambahkan, laju roda ekonomi Riau perlu ditopang oleh kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kalangan dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Menurut dia, sinergi ini penting untuk memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika globalisasi dan percepatan teknologi.
Sebagai pendukung daya beli warga, Pemprov Riau merancang penguatan ekonomi berbasis komunitas melalui program bantuan keuangan khusus, penyaluran permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan jaring pengaman sosial.
Di sisi lain, akurasi data statistik yang dihimpun BPS Riau dinilai menjadi pijakan krusial dalam menyusun arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Kami berharap BPS terus menghadirkan data statistik yang berkualitas sehingga dapat menjadi rujukan, tidak hanya bagi Pemerintah Provinsi Riau, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota. Data tersebut akan menjadi catatan penting bagi kami dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan," ujar Helmi D. (Bil)