RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah cepat untuk menata ulang administrasi kepegawaian daerah. Sebanyak 243 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi setempat terpaksa harus menjalani prosesi pengambilan sumpah ulang akibat dokumen kelulusan atau berkas pengangkatan mereka hilang.
Prosesi pengucapan sumpah ulang tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan 58 aparatur sipil negara (ASN) baru dan pejabat fungsional. Total terdapat 301 pegawai yang mengikuti upacara resmi ini di Pekanbaru, Rabu (1/7/2026).
Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan, penataan dokumen dan penguatan integritas aparatur menjadi hal krusial demi memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Hilangnya dokumen masa lalu harus dijadikan pelajaran agar tata kelola administrasi kepegawaian ke depan jauh lebih tertib dan aman.
"Sumpah dan janji yang diucapkan hari ini adalah amanah berat. Ini menjadi pengingat bahwa setiap aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab besar kepada negara, daerah, dan langsung kepada masyarakat," ujar SF Hariyanto saat memberikan pengarahan di Pekanbaru, Rabu sore.
Ia juga mengingatkan para pejabat fungsional yang baru dilantik agar tidak sekadar mengejar formalitas kenaikan jenjang karier. Menurut dia, sistem birokrasi modern menuntut kerja-kerja yang berdampak nyata dan bisa diukur oleh publik.
"Jangan melihat jabatan fungsional hanya sebagai jalur karier belaka. Jadikan jabatan ini sebagai ruang pengabdian profesional. Kehadiran saudara harus membuat organisasi bekerja lebih efektif dan berkualitas," kata SF Hariyanto menambahkan.
Di akhir penjelasannya, SF Hariyanto meminta seluruh ASN di Pemprov Riau untuk mengedepankan kerja keras dan menolak segala bentuk praktik transaksional atau intervensi dari pihak luar dalam meraih jabatan.
"Bekerjalah dengan baik dan benar. Tidak ada cara instan atau gampang untuk menggapai kesuksesan. Kita harus bekerja keras, dan jangan pernah tergiur dengan seseorang yang katanya punya kekuatan atau power," tuturnya. (Bil)