Oleh: Hendrianto.
MELIHAT tabel hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2025, muncul sebuah kejutan yang membanggakan: Kuantan Singingi (Kuansing) bertengger di puncak dengan skor 4,47.
Di atas kertas, Negeri Bermarwah ini telah mengungguli kota-kota besar di Riau yang secara finansial dan infrastruktur jauh lebih mapan.
Namun, angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah sebuah pernyataan politik dan manajerial yang perlu kita bedah lebih dalam.
Secara naratif, pencapaian peringkat pertama ini menunjukkan bahwa mesin birokrasi di Kuansing sedang bekerja dalam "gigi tinggi". Kategori A- menandakan bahwa standar pelayanan—mulai dari kecepatan pengurusan KTP di Disdukcapil hingga kemudahan izin usaha di DPMPTSP—telah memenuhi ekspektasi regulasi nasional.
Ini adalah bukti adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari pimpinan daerah untuk merapikan "rumah tangga" birokrasi yang mungkin sebelumnya sempat semrawut.
Namun, kita harus jujur bahwa pelayanan publik tidak berhenti di loket kantor dinas. Korelasinya dengan kondisi riil masyarakat Kuansing memiliki dua sisi mata uang.
Prestasi ini menjadi modal sosial yang kuat. Masyarakat kini punya standar baru. Jika pemda mampu meraih skor tertinggi se-Provinsi, maka masyarakat secara otomatis akan menuntut perbaikan yang setara pada sektor infrastruktur fisik, seperti pengaspalan jalan di desa desa atau perbaikan fasilitas kesehatan.
Ada risiko "jebakan angka". Jangan sampai indeks yang tinggi ini hanya menjadi pajangan di dinding kantor bupati sementara masyarakat di akar rumput masih mengeluhkan sulitnya akses informasi atau lambatnya respon terhadap keluhan darurat.
Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang "terasa", bukan sekadar "tercatat". Korelasi paling nyata dari data ini adalah mulai bergesernya budaya kerja di lingkungan Pemkab Kuansing.
Untuk mencapai angka 4,47, diperlukan kedisiplinan pegawai yang tinggi. Artinya, secara internal, koordinasi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kuansing saat ini kemungkinan besar sedang berada di titik paling solid.
Kondisi riil yang diharapkan muncul dari data ini adalah hilangnya praktik pungutan liar dan birokrasi yang berbelit-belit. Jika data ini akurat dengan kondisi lapangan, maka investasi di Kuansing seharusnya tumbuh lebih pesat karena hambatan administratif sudah dipangkas.
Kuansing hari ini sedang berada di jalur yang benar secara administratif. Namun, ujian sesungguhnya dari predikat "Terbaik Pertama" ini bukan terletak pada penghargaan yang diterima, melainkan pada seberapa besar masyarakat merasa dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah daerah tidak boleh terlena dengan angka 4,47. Justru, beban di pundak semakin berat karena mempertahankan posisi puncak jauh lebih sulit daripada mencapainya.
Kini saatnya menyinkronkan kehebatan administrasi ini dengan percepatan pembangunan infrastruktur agar kemajuan daerah tidak hanya terlihat di layar komputer, tapi juga dirasakan di setiap jengkal tanah Kuantan Singingi. (***)