PILIHAN
Menunggu Palu Hakim, Membaca Langkah Catur Mukhlisin
10 September 2026
Mahasiswa KKN Edukasi Etika Bermedia Sosial bagi Siswa SD di Benai Kecil
08 September 2026
Mahasiswa KKN Kelompok 81 Edukasi Anak TK Pentingnya Menabung Sejak Dini
08 September 2026
Prestasi Tak Imbangi Elektablitas, Jokowi Diminta Waspada
Jakarta, Riauin.com -- Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Presiden Joko Widodo harus waspada karena berbagai prestasi yang ditorehkan tak sebanding dengan peningkatan elektabilitas yang pesat di Pilpres 2019.
Ia mengatakan angka kepuasan masyarakat terhadap Jokowi diberbagai survei tergolong tinggi diangka 70 persen.
Akan tetapi, Adi menilai elektabilitas Jokowi di berbagai lembaga survei cukup stagnan hanya diangka rata-rata 54 persen.
"Politik tak seindah yg dibayangkan, ketika tingkat kepuasan publik itu jomplang dengan elektabilitas Pak Jokowi, masyarakat kita punya kecenderungan hati dan pikirannya terbelah," kata dia saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (25/1).
Adi menilai banyaknya kabar bohong (hoaks) dan fitnah yang dilayangkan kepada Jokowi menjadi faktor stagnannya elektabilitas Mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat ini.
Ia lantas menyarankan agar para timses Jokowi-Ma'ruf mampu merespon segala kabar hoaks yang menimpa Jokowi dengan responsif. Hal itu bertujuan agar pendukung Jokowi tak semakin berkurang jelang Pilpres 2019.
"Hoaks dan fitnah selain menimbulkan tawuran yang tak berkesudahan, juga berimplikasi pada sikap politik, ini bisa mengombang-ambingkan masyarakat," kata dia.
Jokowi Mampu Hilangkan Bahaya Bom Ledak TInggi
Di tempat yang sama Pengamat Intelijen Nurdin Lazuardi menilai Presiden Jokowi dianggap mampu menekan peredaran dan distribusi bahan-bahan perakit bom yang memiliki daya ledak tinggi atau high explosive semasa menjabat sebagai presiden.
Nurdin menyatakan bahwa rentetan peristiwa bom yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi sebagian besar hanya menggunakan bom dengan daya ledak kecil
"Saya belum pernah melihat itu [bom high explosive] dalam empat tahun ini, bom-bom yang digunakan [teroris] hanya bom low eksplosif, nyerang pake pisau, nabrak mobil," kata Nurdin.
Nurdin menyebut kondisi itu tak lepas dari faktor kinerja intelijen dan kepolisian yang mampu menghilangkan bahan pembuat bom daya ledak tinggi ditengah masyarakat.
Ia lantas membandingkannya dengan pemerintahan presiden sebelumnya yang kerap terjadi peristiwa terorisme menggunakan bom daya ledak tinggi.
Sebab, kata dia, Para presiden sebelumnya seperti membiarkan bahan baku pembuatan bom daya ledak tinggi, seperti TNT (trinitrotoluena) tersebar ditengah masyarakat.
Alhasil, bom dengan daya ledak tinggi seperti Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Australia tahun 2004 dan Bom JW Marriot 2003 menelan korban jiwa yang begitu banyak.
"Kalau dulu bom itu yang dilakukan teroris menggunakan bahan high explosive, karena dengan begitu mudahnya masuk dan beredar di kalangan masyarakat," kata dia.
Nurdin menjelaskan kondisi itu berbanding terbaik dengan saat ini. Ia menilai para teroris kini hanya menggunakan bahan-bahan kecil seperti, panci dan tabung gas 3 kilogram dalam melancarkan aksinya.
Hal itu tak lepas dari ketatnya aparat keamanan dalam mengawasi dan mengkontrol bahan-bahan baku pembuatan bom daya ledak tinggi di tengah masyarakat.
"Intelijen saat ini melihat supply dan peredaran bahan untuk membuat bom itu mati, hilang, para pelaku terorisme tak bisa mengakses itu lagi," ungkapnya.
Membangun Perbatasan
Ditempat yang sama, Peneliti Megawati Institute Reno Koconegoro menilai gagasan Jokowi untuk membangun infrastruktur dan membangun wilayah perbatasan menjadi magnet bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Ia mengatakan Jokowi memiliki perbedaan dengan presiden pendahulunya yang enggan berpihak pada pembangunan perbatasan maupun membangun infrastruktur dengan baik.
"Jokowi hadir dengan gagasan baru, ia ingin menyeimbangankan pembangunan timur dan barat dan membangun wilayah terdepan perbatasan, karena pak Jokowi wilayah itulah yang jadi teras Indonesia," ungkap Reno.
Ia merinci setidaknya pemerintah telah menyelesaikan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Hal itu, kata dia, mampu untuk menggerakkan geliat ekonomi bagi masyarakat perbatasan agar tak terus menerus tertinggal.
"Kita liat sekarang di pos perbatasan Entikong, orang-orang Malaysia pada wisata ke sana foto-foto, ini bisa direvitalisasi dengan baik," kata dia.(int/nol)
Ia mengatakan angka kepuasan masyarakat terhadap Jokowi diberbagai survei tergolong tinggi diangka 70 persen.
Akan tetapi, Adi menilai elektabilitas Jokowi di berbagai lembaga survei cukup stagnan hanya diangka rata-rata 54 persen.
"Politik tak seindah yg dibayangkan, ketika tingkat kepuasan publik itu jomplang dengan elektabilitas Pak Jokowi, masyarakat kita punya kecenderungan hati dan pikirannya terbelah," kata dia saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (25/1).
Adi menilai banyaknya kabar bohong (hoaks) dan fitnah yang dilayangkan kepada Jokowi menjadi faktor stagnannya elektabilitas Mantan Gubernur DKI Jakarta itu saat ini.
Ia lantas menyarankan agar para timses Jokowi-Ma'ruf mampu merespon segala kabar hoaks yang menimpa Jokowi dengan responsif. Hal itu bertujuan agar pendukung Jokowi tak semakin berkurang jelang Pilpres 2019.
"Hoaks dan fitnah selain menimbulkan tawuran yang tak berkesudahan, juga berimplikasi pada sikap politik, ini bisa mengombang-ambingkan masyarakat," kata dia.
Jokowi Mampu Hilangkan Bahaya Bom Ledak TInggi
Di tempat yang sama Pengamat Intelijen Nurdin Lazuardi menilai Presiden Jokowi dianggap mampu menekan peredaran dan distribusi bahan-bahan perakit bom yang memiliki daya ledak tinggi atau high explosive semasa menjabat sebagai presiden.
Nurdin menyatakan bahwa rentetan peristiwa bom yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi sebagian besar hanya menggunakan bom dengan daya ledak kecil
"Saya belum pernah melihat itu [bom high explosive] dalam empat tahun ini, bom-bom yang digunakan [teroris] hanya bom low eksplosif, nyerang pake pisau, nabrak mobil," kata Nurdin.
Nurdin menyebut kondisi itu tak lepas dari faktor kinerja intelijen dan kepolisian yang mampu menghilangkan bahan pembuat bom daya ledak tinggi ditengah masyarakat.
Ia lantas membandingkannya dengan pemerintahan presiden sebelumnya yang kerap terjadi peristiwa terorisme menggunakan bom daya ledak tinggi.
Sebab, kata dia, Para presiden sebelumnya seperti membiarkan bahan baku pembuatan bom daya ledak tinggi, seperti TNT (trinitrotoluena) tersebar ditengah masyarakat.
Alhasil, bom dengan daya ledak tinggi seperti Bom Bali 1 dan 2, Bom Kedubes Australia tahun 2004 dan Bom JW Marriot 2003 menelan korban jiwa yang begitu banyak.
"Kalau dulu bom itu yang dilakukan teroris menggunakan bahan high explosive, karena dengan begitu mudahnya masuk dan beredar di kalangan masyarakat," kata dia.
Nurdin menjelaskan kondisi itu berbanding terbaik dengan saat ini. Ia menilai para teroris kini hanya menggunakan bahan-bahan kecil seperti, panci dan tabung gas 3 kilogram dalam melancarkan aksinya.
Hal itu tak lepas dari ketatnya aparat keamanan dalam mengawasi dan mengkontrol bahan-bahan baku pembuatan bom daya ledak tinggi di tengah masyarakat.
"Intelijen saat ini melihat supply dan peredaran bahan untuk membuat bom itu mati, hilang, para pelaku terorisme tak bisa mengakses itu lagi," ungkapnya.
Membangun Perbatasan
Ditempat yang sama, Peneliti Megawati Institute Reno Koconegoro menilai gagasan Jokowi untuk membangun infrastruktur dan membangun wilayah perbatasan menjadi magnet bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Ia mengatakan Jokowi memiliki perbedaan dengan presiden pendahulunya yang enggan berpihak pada pembangunan perbatasan maupun membangun infrastruktur dengan baik.
"Jokowi hadir dengan gagasan baru, ia ingin menyeimbangankan pembangunan timur dan barat dan membangun wilayah terdepan perbatasan, karena pak Jokowi wilayah itulah yang jadi teras Indonesia," ungkap Reno.
Ia merinci setidaknya pemerintah telah menyelesaikan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Hal itu, kata dia, mampu untuk menggerakkan geliat ekonomi bagi masyarakat perbatasan agar tak terus menerus tertinggal.
"Kita liat sekarang di pos perbatasan Entikong, orang-orang Malaysia pada wisata ke sana foto-foto, ini bisa direvitalisasi dengan baik," kata dia.(int/nol)
Berita Lainnya
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK