PILIHAN
Menunggu Palu Hakim, Membaca Langkah Catur Mukhlisin
10 September 2026
Mahasiswa KKN Edukasi Etika Bermedia Sosial bagi Siswa SD di Benai Kecil
08 September 2026
Mahasiswa KKN Kelompok 81 Edukasi Anak TK Pentingnya Menabung Sejak Dini
08 September 2026
Dukung Fahri Hamzah, Gerindra: Dana Desa Bukan Duit Pribadi Jokowi!
Jakarta, Riauin.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengimbau agar pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengawasi pencairan dana desa menjelang Pilpres 2019. Menurut Fahri, banyak yang tidak paham soal dana desa.
Partai Gerindra setuju dengan imbauan Fahri. Anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade menegaskan bahwa dana desa merupakan perintah undang-undang (UU).
"Memang kita tahu dana desa maupun Bansos ini, ini kan perintah UU. Ada UU sejak tahun 2014 bahwa siapa pun presiden harus melaksanakan dana desa ini, menyiapkan dana desa. Pak Prabowo (capres Prabowo Subianto) dalam menyiapkan Pilpres 2014 sudah berjanji kok dana desa di atas Rp 1 miliar kalau nggak salah," kata Andre saat dimintai tanggapan, Rabu (9/1/2019).
Andre menekankan dana desa bukan diambil dari kocek presiden. Besaran dana desa, sambung dia, merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.
"Nah dana desa maupun Bansos ini adalah dana APBN, dana rakyat, bukan dana pribadi Jokowi dan ini juga hasil kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Di mana di DPR itu juga ada partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo seperti Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN yang sama-sama menyepakati agar dana desa ini didistribusikan kepada rakyat," papar Andre.
Andre mengaku mendengar tudingan miring tentang dana desa yang tertuju kepada Prabowo. Dia memastikan kalau Prabowo menang di Pilpres 2019, dana desa akan tetap ada.
Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu juga meminta rakyat tak khawatir. Andre menjamin jika Prabowo menang di Pilpres, desa yang suaranya banyak ke Jokowi tetap mendapatkan dana desa.
"Kami banyak mendengar di bawah bahwa kalau Jokowi kalah 2019 dana desa akan dihilangkan, lalu yang tidak memilih Jokowi dana desanya tidak akan dibagikan atau dikurangi. Itu yang beredar di bawah. Isu-isu itu adalah hoax, kebohongan," tegasnya.
"Jadi masyarakat jangan takut untuk memilih Jokowi dan jangan takut untuk memilih Prabowo karena apapun pilihan Anda, dana desa tetap akan Anda dapatkan," imbuh Andre.
Sebelumnya, Fahri menyebut dana desa tahun 2019 senilai Rp 73 triliun. Dia juga memaparkan tentang dana Bansos 2019 yang nilainya Rp 34 triliun.
"Pemerintah ini baru mengumumkan belanja yang eksesif terhadap program kerakyatan. Kita tahu maksudnya, ada Rp 73 triliun dana desa, ini perlu di-warning. Ada penyiapan yang besar dana desa. Mulai cair pada bulan ini. Hati-hati itu 73 ribu desa itu ada uang besar yang mengalir ke desa," ujar Fahri dalam acara diskusi '2019, Adios Jokowi?' di Seknas Prabowo-Sandiaga di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).
"Lalu ada dana macan-macam yang intinya untuk mengaktivasi rakyat bawah, ada juga yang bentuknya mungkin cash. Saya di DPR berkepentingan, melihat satu pertarungan yang benar. Maka saya ingin Prabowo-Sandi sampaikan ke publik tak ada hubungannya ke incumbent," papar Fahri. (int/nol)
Partai Gerindra setuju dengan imbauan Fahri. Anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade menegaskan bahwa dana desa merupakan perintah undang-undang (UU).
"Memang kita tahu dana desa maupun Bansos ini, ini kan perintah UU. Ada UU sejak tahun 2014 bahwa siapa pun presiden harus melaksanakan dana desa ini, menyiapkan dana desa. Pak Prabowo (capres Prabowo Subianto) dalam menyiapkan Pilpres 2014 sudah berjanji kok dana desa di atas Rp 1 miliar kalau nggak salah," kata Andre saat dimintai tanggapan, Rabu (9/1/2019).
Andre menekankan dana desa bukan diambil dari kocek presiden. Besaran dana desa, sambung dia, merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.
"Nah dana desa maupun Bansos ini adalah dana APBN, dana rakyat, bukan dana pribadi Jokowi dan ini juga hasil kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Di mana di DPR itu juga ada partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo seperti Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN yang sama-sama menyepakati agar dana desa ini didistribusikan kepada rakyat," papar Andre.
Andre mengaku mendengar tudingan miring tentang dana desa yang tertuju kepada Prabowo. Dia memastikan kalau Prabowo menang di Pilpres 2019, dana desa akan tetap ada.
Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga itu juga meminta rakyat tak khawatir. Andre menjamin jika Prabowo menang di Pilpres, desa yang suaranya banyak ke Jokowi tetap mendapatkan dana desa.
"Kami banyak mendengar di bawah bahwa kalau Jokowi kalah 2019 dana desa akan dihilangkan, lalu yang tidak memilih Jokowi dana desanya tidak akan dibagikan atau dikurangi. Itu yang beredar di bawah. Isu-isu itu adalah hoax, kebohongan," tegasnya.
"Jadi masyarakat jangan takut untuk memilih Jokowi dan jangan takut untuk memilih Prabowo karena apapun pilihan Anda, dana desa tetap akan Anda dapatkan," imbuh Andre.
Sebelumnya, Fahri menyebut dana desa tahun 2019 senilai Rp 73 triliun. Dia juga memaparkan tentang dana Bansos 2019 yang nilainya Rp 34 triliun.
"Pemerintah ini baru mengumumkan belanja yang eksesif terhadap program kerakyatan. Kita tahu maksudnya, ada Rp 73 triliun dana desa, ini perlu di-warning. Ada penyiapan yang besar dana desa. Mulai cair pada bulan ini. Hati-hati itu 73 ribu desa itu ada uang besar yang mengalir ke desa," ujar Fahri dalam acara diskusi '2019, Adios Jokowi?' di Seknas Prabowo-Sandiaga di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).
"Lalu ada dana macan-macam yang intinya untuk mengaktivasi rakyat bawah, ada juga yang bentuknya mungkin cash. Saya di DPR berkepentingan, melihat satu pertarungan yang benar. Maka saya ingin Prabowo-Sandi sampaikan ke publik tak ada hubungannya ke incumbent," papar Fahri. (int/nol)
Berita Lainnya
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK