PEKANBARU, Riauin.com - Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2018 mencapai 81,44 persen atau Rp8,4 triliun dengan realisasi fisik sebesar 91,77 persen.

Dari total APBD Rp10,3 triliun, realisasi belanja tidak langsung berdasarkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 lalu hanya sebesar 50,16 persen atau Rp5,1 triliun, dari target 56,10 persen atau Rp5,7 triliun.

Sementara untuk belanja langsung, pemeritah setempat hanya merealisasikan Rp3,2 triliun atau 31,26 persen dari target 43,90 persen.

Jika dibandingkan tahun 2017, serapan APBD tahun 2018 masih lebih rendah, untuk realisasi keuangan terdapat selisih berkisar 6.56 persen. Sedangkan pada realisasi fisik selisihnya berkisar 2 persen.

Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, kepada wartawan mengatakan, rendahnya serapan APBD tahun 2018 disebabkan karena tidak adanya APBD Perubahan (APBD-P), sehingga pihaknya tidak bisa menyesuaikan angka capaian tersebut dengan kondisi riil pendapatan daerah.

"Memang kalau dibanding dengan tahun sebelumnya kita menurun. Tapi sesungguhnya tidak demikian, angka Rp8,4 triliun ini dibandingkan dengan total APBD kita sebesar Rp10,3 triliun. Ketika beban tugas kita di Rp10,3 triliun, realisasinya Rp8,4 triliun maka persentasenya 81 persen, tapi kenyataannya tidak demikian," terangnya.

Menurutnya, dari APBD Rp10,3 triliun tersebut, yang menjadi tugas pokok Pemprov Riau sebenarnya hanya sebesar Rp9,3 triliun. Karena tahun 2018 pendapatan Pemprov Riau tidak mencapai angka Rp10,3 triliun.

"Ketika tidak ada APBD perubahan tentu itu kita ubah, dari Rp10,3 triliun ke Rp9,3 triliun sehingga angka 81 persen itu naik menjadi Rp9,3 triliun (APBD riil) dibagi 81,4 persen (capaian) dikali 100 persen. Jadi itu malah lebih tinggi dari kinerja tahun 2017. Tapi kerena tidak ada APBD perubahan, maka kami tidak bisa menyesuaikan angka-angka itu," tukasnya. (int/nol)