Jakarta, Riauin.com -- Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebut utang pemerintah saat ini semakin besar dan menumpuk. Akibatnya, menurut dia, seorang balita bahkan harus menanggung utang pemerintah sebesar Rp13 juta.

Hal tersebut disampaikan Sandi saat melakukan kampanye di Pantai Mutiara, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sandi yang melihat seorang ibu menggendong balita bernama Ifa, mengaku berharap Ifa dan balita lainnya tak menanggung beban utang pemerintah saat ini.

"Karena Indonesia banyak berutang, Ifa sekarang sudah berutang tiga belas juta rupiah. Jadi 2019 kita akan cicil hutangnya, agar Ifa bahagia dan tidak punya utang lagi," kata Sandi dalam keterangan tertulis Tim Media Center Prabowo-Sandi, Selasa (25/12).

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah Presiden Joko Widodo pada November 2018 mencapai Rp4.395,97 triliun. Total utang tersebut turun Rp82,84 triliun dibandingkan bulan lalu sebesar Rp4.478,6 triliun.

Sandi berjanji bakal mencicil utang pemerintah jika terpilih bersama Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Selain itu, kata Sandi, pihaknya juga akan menggerakkan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan bahan pokok yang terjangkau.

"Kami berpihak kepada para pelaku UMKM, petani, nelayan dan rakyat yang belum diperhatikan di Indonesia yang kaya raya ini," ujarnya.

Di sisi lain, mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu juga ingin menghentikan impor barang-barang yang bisa diproduksi di dalam negeri. Sandi berjanji tak akan melakukan impor bahan pokok ketika petani-petani sedang panen.

"Kami akan setop impor barang-barang atau bahan baku yang bisa diproduksi di dalam negeri. Termasuk larangan keras impor ketika para petani kita sedang panen," terangnya.

Sebelum menuju Bantaeng, Mantan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) itu meresmikan Roemah Djoeang di Kabupaten Jeneponto. Sandi juga diminta untuk meresmikan Posko Pemenangan Prabowo-Sandi saat bertolak dari Kabupaten Takalar ke Jeneponto.

Pasangan Prabowo Subianto itu menghadiri sejumlah agenda di wilayah Sulawesi Selatan, di antaranya di Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, serta Kabupaten Sinjai.(int/nol)