Jakarta, Riauin.com - Partai Demokrat (PD) memberi dispensasi kepada kader-kadernya di Papua untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Wilayah lain rencananya akan mengikuti jejak Papua dan Sulut. Padahal PD merupakan salah satu partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Rencana pemberian dispensasi itu bermula dari kader PD sekaligus Gubernur Papua Lukas Enembe yang terang-terangan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Lukas tak sendirian, DPD di Papua pun kemudian meminta dispensasi untuk melabuhkan dukungan ke petahana.

Rencana pemberian dispensasi tersebut kemudian menimbulkan anggapan bahwa PD bermain dua kaki di Pilpres 2019. PD juga dianggap setengah hati karena membagi dukungannya di sejumlah wilayah dan membiarkan kadernya mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Elite PD kemudian ramai-ramai menepis anggapan bahwa partainya bermain dua kaki. PD menjelaskan ada pertimbangan khusus mengapa dispensasi kemudian menjadi jalan keluar.

"Justru kami akan carikan formulanya supaya tidak disebut dua kaki ya. Tapi kepentingan partai, caleg-calegnya di daerah itu kan harus di ini ya mungkin kita akan meminta kader kami untuk tidak usah masuk secara resmi di tim pemenangan. Mungkin itu salah satu cara kami nanti," kata Kadiv Advokasi Hukum PD, Ferdinand Hutahaean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).

Hal yang senada juga diungkapkan Wasekjen PD Andi Arief. Andi menolak anggapan bahwa rencana dispensasi itu sebagai permainan dua kaki partainya.

Andi menjelaskan, kepentingan elektoral dan pertimbangan bahwa wilayah tersebut bukanlah basis pendukung Prabowo-Sandi menjadi alasan utama. PD enggan menerima kekalahan atas suara pilpres dan suara pileg sekaligus.

"Jadi ada kepentingan partai ada kepentingan pilpres. Ada juga peta politik di mana kita sudah baca di sana Pak Prabowo tidak begitu kuat," kata Andi Arief di kediaman SBY, Jl Mega Kuningan, Jakarta, Minggu (9/9).

Andi juga menegaskan partainya tak berkhianat meski nantinya akan memberikan dispensasi kepada kader maupun DPD di sejumlah wilayah yang berbeda haluan dengan DPP. Sejauh ini, tak hanya Papua dan Lukas, empat di DPD di sejumlah wilayah seperti, NTT, Sulawesi Utara, Bali, dan Papua Barat juga berpotensi meminta dispensasi tersebut.

Pemberian dispensasi ini juga bukan hal yang baru bagi PD. Sebelumnya, Deddy Mizwar, yang malah menjadi jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf juga tak dijatuhi sanksi atas pilihan politiknya itu.

"Kita nggak melakukan pengkhianatan justru lebih fair," ujarnya.(int/nol)