PILIHAN
KPU Gelar Sosialisasi dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS DPRD Riau Pileg 2019
PEKANBARU, Riauin.com--Pasca pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Riau dimedia massa beberapa waktu lalu, KPU Riau Senin (19/08/2019) pagi menggelar Sosialisasi dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS.
Kegiatan ini dimaksud untuk menuju pemilihan legislatif yang bersih dan santun. KPU dirasa perlu mendapatkan tanggapan masyarakat terhadap calon wakil rakyat yang akan duduk di legislatif.
"Selain kegiatan ini, KPU juga menyediakan box di Kantor KPU Riau agar masyarakat bisa memberikan tanggapan langsung ke KPU Riau," terangnya.
Tanggapan masyarakat ini sangat berkaitan dengan proses pencalonan selanjutnya. Tanggapan akan didistribusikan KPU sebagai penyelenggara Pemilu kepada partai dan caleg untuk segera dilengkapi.
"Jika tanggapan masih masuk pada 1 hari sebelum masa penetapan, akan kita tanggapi. Jika memang setelah di verifikasi kemudian diplenokan dan ternyata tanggapan itu benar, KPU bisa saja melakukan pencoretan terhadap caleg," katanya.
Sementara itu, komisioner KPU Riau, Abdul Hamid mengatakan bahwa tanggapan masyarakat terhadap DCS memiliki arti penting. Karena terkait dengan tanggapan itu, KPU bisa mewujudkan pileg yang bersih.
"Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi dasar tanggapan. Seperti masalah usia caleg, masalah korupsi, bandar narkoba, pelaku seksual dibawah umur," terangnya.
Seperti seorang Kepala Desa yang nyaleg wajib mundur sesuai dengan ketentuan perundangan. Tetapi saat mendaftar caleg, Kades yang nyaleg belum mundur.
"Pada kasus seperti ini di butuhkan tanggapan masyarakat untuk melaporkannya ke KPU sebagai bahan untuk dilakukannya perbaikan dan verifikasi kepada calon legislatif," terangnya.
Kuota keterwakilan perempuan 30% merupakan keharusan yang wajin dipenuhi. Bagi partai yang keterwakilan perempuannya tidak memenuhi ketentuan maka partai tersebut dapat digugurkan.
"Dari 979 caleg keterwakilan perempuan sudah 39% keterwakilan perempuan. Hari ini keterwakilan perempuan di DPRD Riau sudah mencapai 18 orang. Artinya DPRD Riau merupakan terbanyak keterwakilan perempuan untuk DPRD se Riau," kata Komisioner KPU Riau, Sri Rukmini. (vie)
Kegiatan ini dimaksud untuk menuju pemilihan legislatif yang bersih dan santun. KPU dirasa perlu mendapatkan tanggapan masyarakat terhadap calon wakil rakyat yang akan duduk di legislatif.
"Selain kegiatan ini, KPU juga menyediakan box di Kantor KPU Riau agar masyarakat bisa memberikan tanggapan langsung ke KPU Riau," terangnya.
Tanggapan masyarakat ini sangat berkaitan dengan proses pencalonan selanjutnya. Tanggapan akan didistribusikan KPU sebagai penyelenggara Pemilu kepada partai dan caleg untuk segera dilengkapi.
"Jika tanggapan masih masuk pada 1 hari sebelum masa penetapan, akan kita tanggapi. Jika memang setelah di verifikasi kemudian diplenokan dan ternyata tanggapan itu benar, KPU bisa saja melakukan pencoretan terhadap caleg," katanya.
Sementara itu, komisioner KPU Riau, Abdul Hamid mengatakan bahwa tanggapan masyarakat terhadap DCS memiliki arti penting. Karena terkait dengan tanggapan itu, KPU bisa mewujudkan pileg yang bersih.
"Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi dasar tanggapan. Seperti masalah usia caleg, masalah korupsi, bandar narkoba, pelaku seksual dibawah umur," terangnya.
Seperti seorang Kepala Desa yang nyaleg wajib mundur sesuai dengan ketentuan perundangan. Tetapi saat mendaftar caleg, Kades yang nyaleg belum mundur.
"Pada kasus seperti ini di butuhkan tanggapan masyarakat untuk melaporkannya ke KPU sebagai bahan untuk dilakukannya perbaikan dan verifikasi kepada calon legislatif," terangnya.
Kuota keterwakilan perempuan 30% merupakan keharusan yang wajin dipenuhi. Bagi partai yang keterwakilan perempuannya tidak memenuhi ketentuan maka partai tersebut dapat digugurkan.
"Dari 979 caleg keterwakilan perempuan sudah 39% keterwakilan perempuan. Hari ini keterwakilan perempuan di DPRD Riau sudah mencapai 18 orang. Artinya DPRD Riau merupakan terbanyak keterwakilan perempuan untuk DPRD se Riau," kata Komisioner KPU Riau, Sri Rukmini. (vie)
Berita Lainnya
Manuver Plt Bupati Kuansing: Kunjungi Sukarmis dan Muslim di Lapas Pasca-OTT KPK
Dua Pekerja Tewas Akibat Serangan Harimau, BBKSDA Riau Desak Perusahaan Benahi Sistem Pengamanan
Bimtek Demokrat di Pacitan, HM Sumardany Tekankan Pentingnya Komitmen Kader Perjuangkan Program Pro Rakyat
Absen Paripurna, Ketua DPRD Kuansing Juprizal Diperiksa KPK di Pekanbaru
Wabup Mukhlisin Jadi Plt Bupati Kuansing, Warga Ingatkan Filosofi 'Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti'
Kasus Jual Beli Jabatan Sekda Kuansing Terbongkar, KPK Diminta Usut Posisi Kepala Dinas
Manuver Plt Bupati Kuansing: Kunjungi Sukarmis dan Muslim di Lapas Pasca-OTT KPK
Dua Pekerja Tewas Akibat Serangan Harimau, BBKSDA Riau Desak Perusahaan Benahi Sistem Pengamanan
Bimtek Demokrat di Pacitan, HM Sumardany Tekankan Pentingnya Komitmen Kader Perjuangkan Program Pro Rakyat
Absen Paripurna, Ketua DPRD Kuansing Juprizal Diperiksa KPK di Pekanbaru
Wabup Mukhlisin Jadi Plt Bupati Kuansing, Warga Ingatkan Filosofi 'Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti'
Kasus Jual Beli Jabatan Sekda Kuansing Terbongkar, KPK Diminta Usut Posisi Kepala Dinas