PILIHAN
Ketua Kadin Dumai Ngadu ke Cagub Riau Nomor 1 Tentang Dampak Buruk RTRW yang Belum Disahkan
DUMAI, Riauin.com - Tidak kunjung tuntasnya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau ternyata berimbas besar pada program-porgram strategis daerah. Salah satunya mengenai rencana pembangunan industri baru yang ada di Kota Dumai dan mungkin beberapa daerah lainnya di Riau.
Ketua Kadin Kota Dumai, Syafrudin Atan Wahid juga mengeluhkan hal itu kepada Syamsuar, Calon Gubernur Riau nomor urut 1. Dengan harapan beliau memperjuangkan pengesahan RTRW Provinsi Riau jika terpilih menjadi Gubernur Riau.
Dikatakan Ketua Kadin Dumai ini, Investor yang datang ke Kota Dumai ini membutuhkan perizinan untuk membuka industri baru. Sementara, untuk perizinan tersebut tergantung kepada RTRW Provinsi Riau.
"Dampak negatif dari belum disahkannya RTRW ini yang merugikan daerah. Banyak investor yang saya bawa ke kota Dumai ini mengeluhkan soal RTRW Riau," kata Syafrudin berharap Syamsuar menjadi Gubernur Riau dan memperjuangkan ini.
Dijelaskan Ketua Kadin, Investor ini sudah membeli lahan yang luas untuk membuka industri baru. Namun karena RTRW Riau belum disahkan juga, akhirnya mereka batalkan dan buat di daerah gresik.
Cagub Riau, Drs H Syamsuar MSi menyebutkan masuknya investor di Dumai ini salah satu upaya untuk memajukan Riau. Dan ia komitmen akan memperjuangkan pengesahan RTRW Riau ini untuk meningkatkan investasi di Dumai dan daerag industri lainnya.
"Tentunya jika banyak industri tumbuh di daerah ini, akan membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Dumai. Ini akan masuk dalam PR kami jika dipercaya memimpin Riau," kata Syamsuar.(int/nol)
Ketua Kadin Kota Dumai, Syafrudin Atan Wahid juga mengeluhkan hal itu kepada Syamsuar, Calon Gubernur Riau nomor urut 1. Dengan harapan beliau memperjuangkan pengesahan RTRW Provinsi Riau jika terpilih menjadi Gubernur Riau.
Dikatakan Ketua Kadin Dumai ini, Investor yang datang ke Kota Dumai ini membutuhkan perizinan untuk membuka industri baru. Sementara, untuk perizinan tersebut tergantung kepada RTRW Provinsi Riau.
"Dampak negatif dari belum disahkannya RTRW ini yang merugikan daerah. Banyak investor yang saya bawa ke kota Dumai ini mengeluhkan soal RTRW Riau," kata Syafrudin berharap Syamsuar menjadi Gubernur Riau dan memperjuangkan ini.
Dijelaskan Ketua Kadin, Investor ini sudah membeli lahan yang luas untuk membuka industri baru. Namun karena RTRW Riau belum disahkan juga, akhirnya mereka batalkan dan buat di daerah gresik.
Cagub Riau, Drs H Syamsuar MSi menyebutkan masuknya investor di Dumai ini salah satu upaya untuk memajukan Riau. Dan ia komitmen akan memperjuangkan pengesahan RTRW Riau ini untuk meningkatkan investasi di Dumai dan daerag industri lainnya.
"Tentunya jika banyak industri tumbuh di daerah ini, akan membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Dumai. Ini akan masuk dalam PR kami jika dipercaya memimpin Riau," kata Syamsuar.(int/nol)
Berita Lainnya
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK