KOMISI  D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mempertanyakan dasar pembagian dana untuk pembangunan infrastruktur dari Dinas Bina Marga karena tidak merata pada masing-masing setiap kabupaten/kota daerah setempat.
   
"Pembagian yang tidak merata tersebut bisa menyebabkan kecemburua sosial pada daerah-daerah lain yang mendapatkan pembagian yang kecil," ujar Ketua Komisi D DPRD Riau, Erizal Muluk.
   
Tercatat dari laporan Dinas Bina Marga yang disampaikannya pada komisi D bahwa daerah yang mendapat pembagian yang paling besar oleh dinas tersebut pada Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (APBD) 2016 ini adalah Kabupaten Rohul sebanyak Rp305 miliar untuk pembangunan infrastrukturnya. Sementara itu untuk Kepulauan Meranti tidak mendapatkan sama sekali.
   
"Kabupaten Rohul mendapat anggaran paling besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dalam APBD 2016 ini," ungkapnya.
   
Kemudian sekretaris komisi D Asri Auzar mengatakan bahwa banyak daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan dana besar, akan tetapi pemerintah Provinsi Riau hanya memberikan sedikit untuk pembangunan jalan tersebut. Namun, jika dikaji dari segi kerusakan jalan, masih ada beberapa daerah lain yang juga mengalami hal yang sama.
  
"Daerah lain akan cemburu, karena banyak kabupaten/kota yang membutuhkan dana yang besar, malah pemprov memberikan dana yang sedikit," ungkap Asri.
   
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau menanggapi pertanyaan-pertaanyaan tersebut dengan menjelaskan bahwa alasan pembagian dana APBD di setiap kabupaten/kota daerah setempat berdasarkan pertimbangan panjang ruas jalan provinsi pada masing-masing daerah bersangkutan, serta besaran APBD daerah tersebut.
   
"Karena jika memiliki banyak anggaran di kabupaten/kota yang bersangkutan, maka akan sedikit dana APBD di Riau," ucap Kadis Bina Marga Riau, Sjafril Tamun.
   
Untuk diketahui, dikutip dari Antara, total pagu anggaran Dinas Bina Marga Provinsi Riau di APBD 2016 mencapai Rp1,438 triliun. Angka tersebut terdiri untuk kegiatan fisik senilai Rp1,326 triliun, non-fisik sebesar Rp40 miliar serta selebihnya untuk swakelola rutin.
   
Kegiatan fisik senilai Rp 1,326 tersebut di alokasikan untuk kabupaten/kota untuk perbaikan dan peningkatan jalan maupun pembangunan infrastruktur lainnya.
   
Sedangkan untuk pembagian pada masing-masing kabupaten/kota Riau diantaranya, Kabupaten Rohul Rp305 miliar, Kampar Rp 215 miliar, Kuansing Rp148 miliar, Indragiri Hilir Rp130 miliar, Siak Rp98 miliar.
    
Kemudian Kabupaten Indragiri Hulu Rp 94 miliar, Rokan Hilir Rp82 miliar, Pelalawan Rp79 miliar, Bengkalis Rp71 miliar, Kota Pekanbaru Rp69 miliar, Dumai Rp32 miliar, dan Kepulauan Meranti Rp0 atau belum menerima dari Dinas Bina Marga tersebut.(rio)