RIAUIN.COM - Penyerapan anggaran sektor pembangunan di Provinsi Riau mengalami perlambatan signifikan. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat realisasi belanja modal pemerintah daerah se-Riau berkontraksi hingga 31,10 persen secara tahunan (year-on-year) per 31 Agustus 2026.

Penurunan tajam pada pos belanja modal ini terjadi di tengah lesunya realisasi total belanja daerah yang baru menyentuh angka Rp16,23 triliun atau 47,47 persen dari total pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan periode Agustus 2025, angka penyerapan total belanja tersebut terkoreksi sebesar 5,37 persen.

Kepala Kanwil DJPb Riau, Meirijal Nur, menegaskan pentingnya percepatan eksekusi program pembangunan agar anggaran yang mengendap dapat segera memberi dampak bagi perekonomian warga.

“Pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan PAD sekaligus mempercepat realisasi belanja, khususnya belanja modal dan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Meirijal Nur, Jumat (2/10/2026).

Minimnya penyerapan anggaran tersebut dipicu oleh penurunan pendapatan APBD seluruh pemda di Riau yang hingga Agustus 2026 baru mengumpulkan Rp12,70 triliun, atau 52,91 persen dari target. Capaian pendapatan ini merosot 6,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat pemangkasan dana porsi pusat.

Penyebab utama tergerusnya pendapatan daerah adalah penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp1,70 triliun, yang sebagian besar disumbang oleh merosotnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa. Realisasi TKD Riau sendiri tercatat sebesar Rp13,47 triliun atau turun 16,73 persen secara tahunan.

Melihat tekanan fiskal dari pusat tersebut, Pemda di Riau diminta tidak bergantung penuh pada alokasi transfer dan segera mengambil langkah mandiri.

“Di tengah penurunan pendapatan transfer sekitar Rp1,70 triliun, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah sebagai respons terhadap penurunan alokasi Transfer ke Daerah,” ujar Meirijal Nur.

Meski penerimaan APBD tertekan dan belanja daerah belum menembus separuh pagu, keuangan pemda se-Riau per Agustus 2026 secara kumulatif masih mencatatkan surplus sebesar Rp1,28 triliun. Surplus ini menandakan adanya jarak yang cukup lebar antara dana yang masuk dengan realisasi program kerja di lapangan.

Kondisi fiskal daerah ini berbanding terbalik dengan penerimaan negara (APBN Regional) di Riau yang justru tumbuh pesat. Hingga 31 Agustus 2026, penerimaan negara di Riau menembus Rp22,21 triliun atau 80,88 persen dari target, tumbuh 43,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama APBN di Riau dengan capaian Rp21,20 triliun (tumbuh 45,44 persen), disusul Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,02 triliun. Sementara itu, belanja negara di Riau terealisasi Rp19,67 triliun (69,95 persen dari pagu), sehingga APBN Regional Riau mencatat surplus Rp2,55 triliun dan berbalik dari posisi defisit pada tahun sebelumnya. (*)