RIAUIN.COM - Harga penjualan crude palm oil (CPO) dan kernel yang merosot berimbas pada penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mitra swadaya di Provinsi Riau untuk periode 23-29 September 2026.

Tercatat, harga CPO pekan ini turun sebesar Rp54,30 per kilogram menjadi Rp15.696,29 per kilogram, sedangkan harga kernel merosot Rp283,95 per kilogram menjadi Rp14.055,05 per kilogram.

"Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga CPO dan kernel," kata Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dr. Defris Hatmaja, SP, M.Si., Selasa (22/9/2026).

Akibat penurunan dua komoditas utama tersebut, tarif TBS sawit umur 9 tahun mengalami koreksi paling tinggi, yakni tergerus Rp27,08 per kilogram atau 0,69 persen dibandingkan periode sebelumnya. Dengan demikian, harga TBS kelompok umur 9 tahun ditetapkan menjadi Rp3.885,17 per kilogram.

Rincian harga TBS untuk kelompok umur lainnya mencakup tanaman umur 3 tahun sebesar Rp3.006,76 per kilogram, umur 4 tahun Rp3.354,39, umur 5 tahun Rp3.600,80, umur 6 tahun Rp3.739,85, umur 7 tahun Rp3.824,10, serta umur 8 tahun Rp3.870,50 per kilogram.

Sementara itu, untuk tanaman umur 10-20 tahun dipatok Rp3.844,40 per kilogram. Pada kelompok umur tua, harga TBS umur 21 tahun ditetapkan Rp3.779,36 per kilogram, umur 22 tahun Rp3.704,52, umur 23 tahun Rp3.619,43, umur 24 tahun Rp3.555,00, umur 25 tahun Rp3.502,13, umur 26 tahun Rp3.483,09, umur 27 tahun Rp3.453,65, umur 28 tahun Rp3.397,85, umur 29 tahun Rp3.356,85, dan umur 30 tahun sebesar Rp3.263,13 per kilogram.

Penetapan harga ini berpatokan pada Permentan Nomor 13 Tahun 2024 dan Keputusan Dirjenbun Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025 dengan Indeks K sebesar 93,30 persen, BOTL 0,61 persen, serta harga cangkang Rp24,65 per kilogram. Dalam prosesnya, beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak melakukan penjualan sehingga perhitungan mengacu pada harga rata-rata tim dan validasi KPBN, di mana harga rata-rata CPO KPBN berada di angka Rp15.733 per kilogram dan kernel KPBN Rp13.810 per kilogram.

Di tengah fluktuasi pasar, Pemerintah Provinsi Riau bersama stakeholder terkait menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi penetapan harga bagi para petani mitra.

"Dalam penetapan harga TBS, Dinas Perkebunan Riau dan tim selalu melakukan perbaikan tata kelola agar sesuai regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak," ujar Defris.

Ia menambahkan bahwa langkah ini mendapat dukungan penuh dari aparat penegak hukum demi menjaga stabilitas pendapatan masyarakat perkebunan.

"Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya serius seluruh stakeholder yang didukung Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," tutur Defris. (Bil)