RIAUIN.COM-  Imustiar SIP MH resmi memimpin Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau. Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Riau menitipkan harapan agar Fraksi Golkar di bawah kepemimpinannya memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran daerah.

Penetapan Imustiar sebagai Ketua Fraksi Golkar mendapat perhatian dari GMPK Riau, terutama terkait peran strategis fraksi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah GMPK Riau, Adrian, menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah harapan kepada Imustiar atas amanah yang kini diembannya.

“Selamat dan sukses kami ucapkan kepada Saudara Imustiar SIP MH atas ditetapkannya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau. Penetapan ini bukan sekadar pengangkatan jabatan, melainkan amanah besar dari rakyat yang menanti perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Riau,” ujar Adrian, Selasa.

Menurut Adrian, Fraksi Golkar memiliki peran penting dalam memastikan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah berjalan secara optimal. Karena itu, GMPK Riau berharap pengawasan terhadap setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

GMPK Riau juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus digunakan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, GMPK berharap Fraksi Golkar tidak ragu menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan maupun penggunaan anggaran daerah.

“Kami meminta agar tidak ragu melakukan pengawasan yang tegas, menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan tanpa pandang bulu, serta mendorong pemeriksaan menyeluruh jika ada dugaan pelanggaran hukum,” katanya.

GMPK Riau juga mendorong DPRD Riau membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Menurut Adrian, sinergi antara lembaga legislatif dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat.

“Segala kebijakan dan langkah strategis yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok, golongan, atau individu,” ujarnya.

GMPK Riau menegaskan kesiapan untuk bekerja sama secara konstruktif dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan sejahtera di Provinsi Riau.

Di sisi lain, GMPK Riau memastikan tetap menjalankan pengawasan secara independen, objektif dan kritis terhadap kinerja lembaga legislatif maupun eksekutif di Provinsi Riau.

“Semoga Bapak dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, membawa perubahan positif yang nyata, dan semakin dipercaya oleh masyarakat Riau,” pungkas Adrian. -mmd