RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggalang dukungan pemerintah pusat untuk membenahi kawasan pesisir Desa Kuala Selat, Indragiri Hilir. Penguatan jaringan infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi warga pesisir dibahas dalam Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI secara virtual di Kantor Gubernur Riau, Selasa (8/9/2026).

Pemerintah daerah mengidentifikasi sejumlah kebutuhan mendesak di lapangan, seperti pembangunan pemecah gelombang, tanggul, dermaga, jembatan, jalan lingkungan, pengembangan mangrove, hingga pembentukan Kampung Nelayan. Penataan ini ditargetkan menyasar sektor lingkungan sekaligus peningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bupati Indragiri Hilir, Herman, menegaskan bahwa penanganan abrasi yang merusak perkebunan kelapa milik warga harus dilakukan dengan urutan teknis yang tepat. Pembangunan pemecah gelombang harus diprioritaskan sebelum melakukan penanaman kembali kawasan mangrove.

"Kalau kita menanam mangrove tanpa terlebih dahulu membuat pemecah gelombang, tanaman tersebut akan sulit bertahan karena gelombang masih membawa material dan merusak kawasan pesisir," ujar Herman.

Herman menambahkan bahwa Kuala Selat memiliki potensi perikanan yang besar selain komoditas kelapa. Oleh karena itu, fasilitas penunjang seperti dermaga dan jembatan sangat dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas warga dan aktivitas nelayan.

"Kita berharap Kuala Selat dapat menjadi salah satu contoh Kampung Nelayan karena potensi perikanannya cukup besar. Masyarakat dapat mengembangkan usaha perikanan di samping berkebun kelapa sehingga sumber pendapatan mereka menjadi lebih beragam," kata Herman.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa seluruh usulan pembangunan telah dipetakan untuk diteruskan ke kementerian yang relevan sesuai kewenangannya. Langkah konsolidasi ini diambil agar alokasi anggaran dan program dari pusat tepat sasaran.

"Kita sudah menyiapkan bahan bersama Pak Bupati dan mengidentifikasi kementerian mana yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing usulan. Dengan konsolidasi seperti ini, kita berharap pembangunan jembatan, tanggul, dermaga, jalan lingkungan, maupun kebutuhan lainnya dapat memperoleh dukungan secara maksimal," kata Syahrial Abdi.

Syahrial Abdi menargetkan pola penanganan terpadu di Desa Kuala Selat ini dapat berjalan efektif sehingga bisa menjadi percontohan bagi wilayah pesisir lainnya di Indragiri Hilir.

"Penanganan Kuala Selat harus dilakukan secara terpadu antara infrastruktur, lingkungan, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau model ini berhasil kita terapkan secara efektif, hasilnya dapat menjadi pembelajaran dan model bagi desa-desa lain," tutur Syahrial Abdi. (Bil)