RIAUIN.COM– Komitmen DPRD Kabupaten Kampar dalam mengawal pelayanan kesehatan masyarakat kembali ditunjukkan melalui langkah cepat dan responsif yang dilakukan Komisi II DPRD Kampar. Demi memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan terbaik, Komisi II turun langsung mencarikan solusi atas potensi keterbatasan pagu belanja obat di RSUD Bangkinang.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Bangkinang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang digelar pada Senin (18/5/2026). Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat itu menjadi bentuk keseriusan DPRD dalam mengantisipasi berbagai persoalan pelayanan kesehatan sebelum berdampak kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan dalam rapat, RSUD Bangkinang saat ini memiliki sisa pagu belanja obat sekitar Rp2 miliar dari total pagu sebesar Rp6,7 miliar. Dengan kebutuhan operasional obat yang mencapai sekitar Rp1 miliar per bulan, sisa anggaran tersebut diperkirakan hanya mampu memenuhi kebutuhan hingga Juli 2026.

Menyikapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Kampar bergerak cepat dengan menyiapkan berbagai alternatif solusi agar pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan milik pemerintah daerah itu tetap berjalan optimal. Pihaknya tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat kendala administratif yang berpotensi menghambat pengadaan obat.

"Yang paling penting adalah masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Kami ingin memastikan mulai Agustus hingga APBD Perubahan disahkan nanti tidak boleh terjadi kekosongan obat di RSUD Bangkinang," tegas Tony.

Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini bukan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Justru secara finansial, RSUD Bangkinang masih memiliki kondisi yang cukup baik dengan dukungan arus kas yang sehat, termasuk dari piutang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang rutin ditagihkan setiap bulan. Karena itu, DPRD Kampar melihat persoalan yang muncul lebih disebabkan oleh keterbatasan pagu belanja yang diatur dalam mekanisme penganggaran. Untuk itu diperlukan langkah cepat agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjamin.

Sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan, Komisi II DPRD Kampar langsung menawarkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk di sektor kesehatan. DPRD juga mendorong optimalisasi batas maksimal pagu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) apabila pendapatan rumah sakit melebihi target yang telah ditetapkan. 

Tidak hanya memberikan masukan, Komisi II DPRD Kampar juga mendesak Pemerintah Kabupaten Kampar untuk segera melakukan pergeseran anggaran pada Juni 2026 guna menambah pagu belanja obat RSUD Bangkinang. Langkah tersebut dinilai sebagai solusi paling cepat dan efektif agar rumah sakit tetap dapat melakukan pengadaan obat secara berkelanjutan tanpa mengganggu pelayanan kepada pasien.

"Kami meminta pemerintah daerah segera melakukan pergeseran anggaran pada Juni nanti. Ini sangat mendesak karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Dengan langkah cepat tersebut, kita bisa memastikan RSUD Bangkinang tetap beroperasi secara optimal dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan 100 persen," ujar Tony.

Komitmen dan kesigapan Komisi II DPRD Kampar ini menjadi bukti nyata bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak hanya dilakukan di atas meja rapat, tetapi juga diwujudkan melalui langkah konkret untuk melindungi kepentingan masyarakat. Melalui pengawalan yang intensif dan koordinasi yang berkelanjutan bersama pemerintah daerah, DPRD Kampar berharap pelayanan kesehatan di Kabupaten Kampar semakin kuat, berkualitas, dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan medis.

Dengan sinergi yang baik antara DPRD, pemerintah daerah dan pihak rumah sakit, masyarakat Kampar diharapkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan yang prima tanpa harus khawatir terhadap ketersediaan obat-obatan yang menjadi kebutuhan utama dalam proses pengobatan. -adv