RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau, berkomitmen mengintegrasikan pengawasan obat dan makanan dengan strategi pengendalian inflasi daerah. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa komoditas pangan yang beredar di masyarakat tidak hanya stabil secara harga, tetapi juga aman dan bermutu untuk dikonsumsi.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kampar Ahmad Yuzar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar, Senin (18/5/2026). Pertemuan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian ini juga membahas alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik serta sosialisasi jaminan produk halal.

Ahmad Yuzar menyatakan, stabilitas harga pangan di Kabupaten Kampar harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci utama dalam mengesekusi program intervensi pasar sekaligus pengawasan produk di lapangan.

Terkait aspek keamanan pangan, Pemerintah Kabupaten Kampar juga membidik percepatan sertifikasi halal bagi produk lokal. Menurut Ahmad Yuzar, jaminan halal menjadi instrumen penting untuk mendongkrak daya saing pelaku usaha daerah sekaligus memperluas jangkauan pasar mereka di tingkat nasional.

Sebelumnya, dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan inflasi di tingkat daerah tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Pusat mendorong pemda memanfaatkan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pengawasan obat dan makanan secara optimal.

Tito Karnavian mengingatkan bahwa sinergi pengawasan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat krusial untuk membendung peredaran produk ilegal yang merugikan ekonomi masyarakat. Integrasi program intervensi harga dan pengamanan komoditas ini diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. (Adv)