RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan belum dapat mengambil langkah strategis terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini, otoritas daerah masih berada dalam posisi menunggu regulasi teknis dan kepastian kuota dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pekanbaru Irwan menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pengangkatan, baik untuk kategori penuh waktu maupun paruh waktu, sepenuhnya berada di bawah kendali kebijakan nasional. Penataan tenaga non-ASN di tingkat daerah harus sinkron dengan peta jalan yang disusun oleh kementerian terkait.

"Kami tetap berpegang pada arahan pusat. Jika ruang untuk penerimaan CPNS kembali dibuka, pemerintah kota segera melakukan tindak lanjut sesuai kebutuhan formasi yang ada," ujar Irwan di Pekanbaru, Kamis (7/5/2026).

Persoalan penataan tenaga honorer menjadi fokus utama mengingat volume tenaga PPPK penuh waktu yang mengantre untuk pengangkatan resmi masih cukup signifikan. Ketidakpastian jadwal dan petunjuk teknis (juknis) membuat pemerintah daerah belum dapat memberikan jaminan waktu pelaksanaan seleksi kepada para calon pelamar.

Irwan menegaskan, koordinasi intensif terus dilakukan agar saat regulasi diterbitkan, Pemkot Pekanbaru siap mengeksekusi proses administrasi tanpa kendala. Hal ini mencakup skema baru terkait PPPK paruh waktu yang menjadi bagian dari agenda penataan tenaga kerja di lingkungan instansi pemerintah.

Pemerintah kota berharap payung hukum terbaru segera turun guna memberikan kepastian status bagi ribuan tenaga honorer yang menggantungkan nasibnya pada kebijakan tahun ini. Transparansi dan kesesuaian mekanisme pusat menjadi landasan utama agar proses birokrasi kepegawaian di Pekanbaru berjalan akuntabel. (Bil)