Oleh: Hendrianto.

HARI ini 1 Mei. Sedunia merayakannya. Di Kuantan Singingi, suasananya beda. Tak ada lautan massa yang beringas. Tapi bukan berarti buruh kita sudah tidur nyenyak.

Mari kita bedah faktanya.

UMK Kuansing 2026 sudah naik. Angkanya manis: Rp3,9 juta lebih. Hampir menyentuh angka 4 juta. Secara statistik, kita hebat. Tapi coba tanya buruh di bawah pohon sawit.

Bagi mereka, angka itu cuma di atas kertas. Di lapangan, realitanya pahit. Banyak buruh kita masih berstatus BHL. Buruh Harian Lepas. Nama kerennya freelance. Nama riilnya: kerja kalau ada kerjaan, bayaran kalau ada hasil.

Kalau sawit lagi trek? Dompet ikut kering. Kalau hujan turun terus? Egrek disandarkan, dapur berhenti ngepul. Status BHL ini "penyakit" lama yang belum sembuh. Perusahaan enak. Tak perlu bayar pesangon. Tak perlu mikir jaminan hari tua.

Lalu soal pabrik. PKS.

Di sana, dindingnya tinggi. Pagarnya rapat. Di dalam, mesin menderu 24 jam. Saat panen raya, buruh kerja bak robot. Lembur sampai mata merah. Upahnya bertambah? Iya. Tapi risikonya? Besar. Suhu panas, debu, kebisingan.

Kadang, perlindungan kerjanya (K3) cuma formalitas. Pakai helm kalau ada bos datang. Sisanya? Nasib-nasiban. Belum lagi urusan BPJS. Banyak yang belum terdaftar. Kalau celaka, tabungan habis. Miskin mendadak. Kenapa ini terjadi?

Pertama, kita terlalu bergantung pada sawit. Monokultur. Kalau sawit batuk, ekonomi Kuansing demam. Tidak ada pilihan lain. Buruh mau protes? Takut di-PHK. Tak ada pabrik lain yang menampung.

Kedua, pengawasan kita loyo. Sejak urusan pengawas ditarik ke Provinsi, jangkauannya jauh. Orang Pekanbaru mana tahu apa yang terjadi di pelosok Hulu Kuantan atau Cerenti? Koordinasinya panjang. Birokrasinya berbelit.

Ketiga, serikat buruh kita. Ada yang vokal. Banyak yang "jinak". Kadang jadi "plat merah". Lebih dekat ke manajemen daripada ke anggotanya sendiri. Aspirasi buruh cuma sampai di meja kopi.

Apa yang perlu diperbaiki? Jangan cuma bangga dengan angka UMK. Perlu ada Perda atau Perbup yang tegas. Paksa perusahaan pakai tenaga lokal dengan status tetap. Jangan "kontrak abadi".

Pengawasan harus ditarik lagi ke daerah. Biar Disnaker Kuansing punya taring. Biar mereka bisa sidak tiap hari ke pabrik-pabrik yang nakal.

Buruh itu manusia. Bukan onderdil mesin. Mereka butuh kepastian. Kepastian upah, kepastian kesehatan, dan kepastian masa depan anak-anak mereka.

May Day di Kuansing harusnya bukan cuma soal bagi-bagi sembako atau acara seremoni. Tapi soal mengembalikan marwah mereka yang bekerja di garis depan ekonomi kita.

Begitulah.

Kesejahteraan itu bukan hanya angka yang diumumkan di kantor Bupati. Tapi soal berapa banyak sisa uang di kantong buruh setelah mereka pulang dari pasar.

Hanya itu. Sederhana, tapi sulit sekali dilakukan. (***)

(Penulis merupakan jurnalis di riauin.com)