RIAUIN.COM - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau memperluas jangkauan pendampingan bagi wajib pajak dengan menyelenggarakan Kelas Pajak Coretax secara daring dan cuma-cuma. Langkah ini diambil untuk meminimalkan kendala teknis yang dihadapi masyarakat saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan di tengah masa transisi sistem administrasi perpajakan yang baru.

Layanan edukasi intensif ini dijadwalkan berlangsung setiap hari kerja, mulai Selasa (28/4/2026) hingga akhir Mei mendatang. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan panduan teknis pengoperasian Coretax agar wajib pajak dapat menuntaskan kewajibannya sebelum masa relaksasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 2025 berakhir pada 30 April.

Kepala Kanwil DJP Riau YFR Hermiyana menjelaskan bahwa kehadiran kelas virtual ini merupakan bentuk respons atas kebutuhan masyarakat terhadap bimbingan langsung dalam menggunakan platform digital tersebut. Pihaknya berupaya memastikan transisi teknologi ini tidak menghambat kecepatan pelaporan masyarakat.

"Kami hadir melalui Kelas Pajak ini untuk memastikan wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan mudah dan tepat waktu," ujar YFR Hermiyana di Pekanbaru, Selasa.

Agar pemberian materi lebih efektif, otoritas pajak membagi kelas dalam dua kelompok. Sesi pagi dikhususkan bagi wajib pajak perorangan, sementara sesi siang fokus pada kebutuhan wajib pajak badan. Pembagian ini dilakukan agar pembahasan lebih spesifik sesuai dengan format pelaporan masing-masing subjek pajak.

Selain penyelesaian teknis, inisiatif ini ditujukan untuk membangun kepatuhan sukarela yang lebih kuat di wilayah Riau. Masyarakat diharapkan tidak menunda pengisian SPT hingga hari terakhir guna menghindari kepadatan sistem atau gangguan teknis yang mungkin muncul pada detik-detik akhir batas waktu relaksasi.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bimbingan, pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan resmi atau pemindaian kode QR di kanal komunikasi publik Kanwil DJP Riau. Partisipasi publik dalam program ini dipandang krusial untuk menjaga tren positif kepatuhan pajak di tingkat regional, seiring dengan simplifikasi layanan yang terus dikembangkan oleh kementerian. (Bil)