RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menekankan pentingnya perombakan tata kelola keuangan dan penguatan sistem digital guna menghadapi tantangan otonomi daerah yang semakin kompleks. Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk melepaskan ketergantungan daerah pada anggaran pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyatakan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi target krusial dalam waktu dekat. Menurut dia, desain APBD ke depan harus sepenuhnya berbasis pada kinerja yang terukur, bukan sekadar rutinitas administratif.

"Kapasitas keuangan daerah perlu diperkuat melalui kerja sama strategis dengan sektor perbankan. Ini adalah upaya kami membuka akses pembiayaan alternatif di luar dana transfer pusat," ujar Syahrial Abdi saat memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX di Halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (27/4/2026).

Selain persoalan fiskal, Pemprov Riau menyoroti urgensi reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik. Syahrial Abdi menilai transparansi dan akuntabilitas hanya bisa dicapai jika tata kelola pemerintahan mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk memangkas sekat-sekat birokrasi yang kaku.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi pilar ketiga yang dikebut. Program pelatihan, sertifikasi kompetensi, hingga pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi ASN disiapkan untuk mencetak tenaga kerja publik yang lebih profesional.

"Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Seluruh jajaran pemerintahan di Riau harus menjadikan momentum otonomi ini sebagai titik pijak untuk beradaptasi dengan dinamika global," tegasnya.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema nasional terkait perwujudan Asta Cita. Hal tersebut dipandang sebagai mandat bagi daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkelanjutan dan berbasis data.

Pemerintah Provinsi Riau berharap, melalui penguatan kelembagaan dan integrasi sistem digital, fondasi pemerintahan yang adaptif dapat segera terwujud demi mendukung target pembangunan jangka panjang menuju tahun 2045. (Bil)