RIAUIN.COM - Pemerintah memperketat pengawasan terhadap wilayah dengan ekosistem gambut luas guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang diprediksi meningkat pada 2026. Penurunan tinggi muka air tanah dan fenomena El Nino lemah menjadi indikator utama dalam menetapkan status prioritas pada daerah rawan, termasuk Provinsi Riau.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pola penanganan saat ini bergeser pada mitigasi permanen yang terencana. Hal ini dilakukan menyusul proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang, yakni mulai April hingga Oktober.

"Wilayah dengan riwayat kebakaran berulang dan sebaran titik panas yang padat harus menjadi fokus utama. Kita tidak boleh terlambat melakukan intervensi di lapangan," ujar Hanif saat memimpin apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Dumai, Sabtu (25/4/2026).

Menurut Hanif, integritas tata kelola air dan pembasahan lahan gambut menjadi kunci agar lahan tetap lembap meski memasuki musim kering. Upaya ini merupakan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla yang menekankan pada pencegahan sejak fase awal.

Langkah konkret yang kini ditempuh meliputi konsolidasi lintas sektor untuk meningkatkan frekuensi patroli di wilayah terpencil. Selain kesiapan personel, pemerintah juga mengandalkan teknologi pemantauan titik panas yang terintegrasi untuk mempercepat respons pemadaman sebelum api meluas ke area gambut dalam.

Selain aspek teknis, penguatan di tingkat daerah juga mencakup pemastian sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah berharap koordinasi yang konsisten antarlembaga mampu menekan risiko bencana kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup secara jangka panjang. (Bil)