RIAUIN.COM - Proses pendaftaran calon Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rakyat (SPR) resmi berakhir dengan menjaring empat nama dari kalangan birokrat. Seluruh pendaftar merupakan pejabat eselon II atau Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) PT SPR M Job Kurniawan menjelaskan bahwa kuota minimal pendaftar akhirnya terpenuhi setelah masa pendaftaran sempat diperpanjang sejak 17 April lalu. Sesuai regulasi, posisi ini memang dikhususkan bagi pejabat di internal pemprov.

"Hingga penutupan seleksi, tercatat ada empat orang yang menyerahkan berkas pendaftaran untuk posisi komisaris," ujar M Job Kurniawan di Pekanbaru, Kamis (23/4/2026).

Keempat pejabat yang akan memperebutkan posisi tersebut adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Riau Zulfahmi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Riau Mardoni Akrom, Kepala Biro Ekonomi dan SDA Setda Riau Sri Irianto, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Vera Angelika OK.

M Job Kurniawan menambahkan, tahapan berikutnya adalah verifikasi dokumen yang hasilnya akan diumumkan pada Jumat (24/4/2026). Para kandidat yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi wajib mengikuti rangkaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 April hingga 5 Mei mendatang.

Pengujian ini melibatkan tim kompetensi terakreditasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau guna memastikan aspek profesionalisme calon pengawas perusahaan daerah tersebut.

"Setelah hasil UKK keluar pada 6 Mei, tahap final adalah wawancara langsung bersama Gubernur Riau yang direncanakan pada 8 Mei," katanya.

Sebelumnya, minimnya minat pendaftar sempat membuat Pansel memperpanjang durasi rekrutmen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37, proses seleksi administrasi hingga UKK idealnya menghasilkan tiga sampai lima nama calon anggota dewan pengawas atau komisaris sebelum diputuskan satu nama terpilih. (Bil)