RIAUIN.COM– Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah melalui penguatan koordinasi internal lintas perangkat daerah. Hal ini mengemuka usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (6/4/2026).

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian, ini turut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari langkah pengendalian inflasi, pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawas Obat dan Makanan, hingga dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Mewakili Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar, Muhammad MSi mengikuti rakor tersebut dari Ruang Media Center Gedung Asisten II bersama jajaran terkait.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan. Selain itu, optimalisasi penyerapan anggaran DAK Non Fisik sektor kesehatan juga menjadi perhatian, guna memastikan perlindungan masyarakat berjalan maksimal. Sementara untuk Program 3 Juta Rumah, pemerintah daerah diminta aktif memfasilitasi perizinan serta penyediaan lahan.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar per 1 April 2026, inflasi tahunan (year on year) pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,23 persen. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibanding Februari 2026 yang sempat mencapai 5,14 persen.

Sementara itu, secara bulanan (month to month) terjadi deflasi sebesar -0,23 persen, dengan kelompok transportasi menjadi penyumbang andil terbesar sebesar 0,03 persen, terutama dari komoditas angkutan antar kota.

Penurunan ini tidak lepas dari langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah, seperti pelaksanaan pasar murah serta pengawasan distribusi dan pasokan barang, khususnya menjelang hari besar keagamaan.

Usai rakor, Muhammad menegaskan bahwa Pemkab Kampar akan segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi internal.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan koordinasi internal lintas OPD untuk memastikan pengendalian inflasi tetap terjaga secara berkelanjutan,” ujarnya.

Terkait DAK BOK Pengawas Obat dan Makanan serta dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, Pemkab Kampar menyatakan kesiapan penuh. “Kami siap memberikan dukungan, baik administratif maupun operasional, sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.

Rakor tersebut juga diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. -adv