Pekanbaru, Riauin.Com - DPP PDI Perjuangan baru saja mengumumkan mendukung pasangan Arsyadjuliandi 'Andi' Rachman (kader Partai Golkar) dengan Suyatno. Koalisi dengan PDIP ini dinilai bukan menambah kekuatan politik, tapi justru memperlemah partai bergambar pohon beringin tersebut.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik dan hukum tata negara dari Universitas Riau, Dr Mexsasai Indra, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (18/12/17).

Indra menjelaskan koalisi DPD Golkar Riau dengan DPD PDIP Riau dalam Pilgub Riau 2018 tidak dibangun dengan basis ideologi yang kuat.

Koalisi tersebut hanya dibangun karena PDIP dalam konteks politik nasional merupakan partai yang berkuasa. Situasi dan kondisi ini berpengaruh terhadap aktivitas politik di daerah, terutama terkait pengisian jabatan publik, dalam hal ini kepala daerah.

"Saya kira pilihan Partai Golkar melakukan koalisi dengan PDIP tidak dibangun atas dasar basis ideologi yang kuat," kata Indra.

Partai Golkar selama ini di Riau selalu mendapat hati di masyarakat. Dalam beberapa kali Pilgub Riau, Golkar selalu memenangkan calonnya. Termasuk pada pilgub sebelumnya, Golkar tanpa berkoalisi dengan siapa pun memenangkan jagonya sendiri.

"Saya tidak bisa menyimpulkan apa alasan pastinya Partai Golkar harus menggandeng PDIP untuk mendukung Andi Rachman dan Suyatno. Padahal secara yuridis dan politik, Golkar sendiri sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai apa pun. Di sinilah saya melihat ada keraguan Golkar untuk maju sendiri," kata Indra.

Indra melihat implikasi dari koalisi Golkar dan PDIP ini secara psikologi akan terbangun sentimen isu keagamaan akan muncul ke permukaan di Riau.

"Artinya apa, orang akan banyak bermain isu-isu politik pada wilayah keagamaan seperti di DKI. Apalagi nanti kalau yang muncul hanya dua pasangan calon. Dalam hal ini negara harus berhati-hati dalam mengelola psikologi politik masyarakat sehingga tidak memunculkan konflik," kata Indra.

Lantas mengapa bisa muncul isu soal agama bergandengan PDIP?

"Karena, ketika pasangan calon diusung oleh PDIP, cenderung orang bermain pada wilayah itu (agama). Secara politik itu jelas tak elok. Tapi dalam realitas politik yang terjadi, ya itulah fakta yang terjadi di lapangan. Apalagi bumi Melayu ini identik dengan nilai-nilai keislaman," kata Indra.

Dari satu sisi, lanjut Indra, hal tersebut akan menjadi titik kelemahan ketika Andi Rachman mengambil pilihan PDI Perjuangan sebagai tambahan kekuatan dalam bertarung di Pilgub Riau. Walaupun Andi Rachman dan Suyatno sama-sama muslim, karena berkoalisi dengan PDIP Perjuangan, isu berbau agama diprediksi akan muncul di Riau.

"Orang melihat kan sekarang potensi atau kecenderungan akan dilihat didukung oleh partai apa," kata Indra.

Kalau saja Andi Rachman tidak menggandeng PDIP, sebenarnya isu terkait agama bisa diminimalkan.

"Kalau Pak Andi percaya diri hanya tunggal lewat Golkar, sebenarnya itu lebih kuat. Fakta sejarah, ketika Andi dengan Annas Maamun hanya diusung tunggal Golkar, ternyata menang, kan," kata Indra.

"Dalam konteks isu nasional itu kan, PDIP adalah partai politik yang menjaga jarak dalam tanda petik dengan kekuatan-kekuatan Islam. Isu nasional ini juga berpengaruh ke daerah, termasuk ke Riau," kata Indra.

"Jadi saya kira tidak menambah kekuatan PDIP masuk dalam koalisi dengan Golkar. Secara hitungan kuantitas, kan Golkar sudah memenuhi syarat. Justru menurut saya, pilihan menjatuhkan menggandeng PDIP hal itu salah satu kekurangan. Mungkin malah bisa menambah titik lemah dan menambah masalah baru yang sebetulnya hal itu tidak harus dilakukan," tutup Indra.
(amy)