RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Kampar mulai mematangkan langkah strategis untuk menghadapi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Melalui sinergi antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kampar berupaya memastikan seluruh data pembangunan terdokumentasi secara akurat dan terpadu.

Langkah ini diawali dengan koordinasi intensif bersama Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKP3) di Kantor Diskominfosandi Kampar, Senin (6/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi titik awal pemetaan kegiatan statistik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memperkuat tata kelola data daerah.

Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kampar Lukmansyah Badoe menyatakan bahwa komitmen kolektif dari seluruh unit kerja menjadi kunci utama dalam memenuhi indikator penilaian EPSS. Menurut dia, persiapan yang matang bukan sekadar untuk mengejar nilai evaluasi, melainkan demi menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan pembangunan.

"Kolaborasi lintas OPD sangat diperlukan agar kita memperoleh hasil penilaian yang optimal. Lebih dari itu, ini adalah upaya kita dalam memperkuat sistem informasi dan tata kelola statistik sektoral di Kabupaten Kampar," ujar Lukmansyah.

Dalam jangka pendek, pemerintah daerah akan segera merampungkan pembentukan Surat Keputusan (SK) Tim Penyelenggara Indeks (TPI). Selain itu, pengumpulan bukti dukung penilaian dan penyusunan rencana kerja pembinaan statistik sektoral untuk tahun 2026 menjadi prioritas yang tengah digesa.

Upaya ini diharapkan dapat menyinkronkan data antar instansi sehingga tidak ada lagi tumpang tindih informasi. Dengan data yang lebih terorganisasi, perencanaan pembangunan di Kabupaten Kampar diharapkan menjadi lebih tepat sasaran.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BPS Kampar Pozalnda, Kabid PIKP Bambang, Kabid Statistik Salmi Hadi, serta sejumlah anggota Tim PEKP3 Kampar. Seluruh pihak sepakat bahwa penguatan statistik sektoral merupakan fondasi penting dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan yang berbasis data. -adv