RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen melunasi kewajiban kurang salur dana bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp 72 miliar pada tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat ketahanan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan, total kewajiban tersebut merupakan akumulasi kurang salur tahun 2024 senilai Rp 39 miliar dan tahun 2025 sebesar Rp 35 miliar. Pelunasan akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

"Kami memprioritaskan pembayaran tunda bayar dan kurang salur kepada kabupaten dan kota tahun ini dengan total alokasi mencapai Rp 800 miliar. Untuk Siak, pembayaran akan dimulai segera guna membantu ketersediaan dana TPP ASN, THR, dan operasional lainnya," ujar SF Hariyanto saat memberikan sambutan dalam rangkaian safari Ramadan di Masjid Jami Nur Ikhlas, Tualang, Selasa (10/3/2026).

SF Hariyanto mengakui bahwa saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia tengah menghadapi tantangan finansial yang berat. Anggaran Pemprov Riau saat ini tercatat berada di angka Rp 8,2 triliun, di mana hampir separuhnya dialokasikan untuk belanja pegawai.

Kondisi ini, menurut dia, berdampak pada belum maksimalnya pemenuhan janji politik pembangunan di tahun pertama kepemimpinannya bersama para kepala daerah. Meski demikian, ia mengapresiasi proaktifnya Bupati Siak Afni Z dalam menjemput bola ke pemerintah pusat maupun provinsi.

"Bupati Siak sangat gigih memperjuangkan hak daerahnya, termasuk berkoordinasi langsung dengan kementerian hingga ke provinsi untuk memastikan hak-hak ASN dan pembangunan di Siak tetap berjalan," lanjutnya.

Guna mengatasi tekanan fiskal di masa depan, Pemprov Riau berencana mengajak seluruh unsur Forkopimda dan kepala daerah untuk bersinergi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utama akan diarahkan pada penggalian potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.

Beberapa sektor yang menjadi bidikan antara lain pajak kendaraan bermotor dan alat berat. Pajak bahan bakar. Retribusi dari sektor galian C.

Di sisi lain, Bupati Siak Afni Z menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang disalurkan Pemprov Riau, meskipun masih terdapat tantangan infrastruktur di wilayahnya.

"Kami berterima kasih atas perhatian Pemprov Riau, terutama terkait komitmen pelunasan dana bagi hasil. Terkait infrastruktur, kami tetap optimis perbaikan jalan provinsi yang rusak, khususnya di kawasan Tualang, akan dilakukan secara bertahap melalui dukungan Gubernur," kata Afni Z. (Bil)